Hapus Remisi untuk Koruptor

SURABAYA- Langkah pemerintah untuk memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan terhadap koruptor terus menuai kontroversi.

Meski remisi adalah hak para narapidana, namun pemerintah seharusnya membuat payung hukum agar koruptor tidak dapat remisi. Sebab korupsi adalah bahaya laten yang mengacam negara.

"Pemerintah harus menerbitkan payung hukum agar para koruptor tidak menerima remisi hingga kondisi 'darurat korupsi' ini selesai," kata Presedium Jaringan Islam Anti Diskriminatif (JIAD) Jawa Timur, Aan Anshori, kepada okezone, Kamis (18/8/2011).

Pemberian remisi memang telah diatur oleh undang-undang, terutama bagi narapidana yang berkelakuan baik selama di penjara. Namun, kata Aan, pemeritah SBY tidak perlu memberikan remisi ini pada koruptor.

Alasannya, korupsi merupakan musuh utama bangsa ini. Kemiskinan dan kebodohan adalah dampak langsung dari korupsi yang melanda bangsa ini. Payung hukum tersebut, seharusnya jadi gebrakan pemerintah SBY.

"Justru saya berharap MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan semacam fatwa haram untuk pemberian remisi koruptor," tandas Aan.

Aan juga menilai, pemberian remisi saat ini tidak luput dari kepentingan politik. Pada 2010 lalu pemerintah seolah-oleh mengobral remisi bagi para koruptor.

“Seperti Danny Setiawan (Eks Gubernur Jawa Barat), Aulia Pohan. malah Syaukani mantan Gubernur Kutai, Kalimatan Timur mendapat grasi 3 tahun. hebat kan," cetusnya.



sumber: okezone.com

Antiklimaks Nyanyian Nazaruddin

JAKARTA - Harapan masyarakat agar Muhammad Nazaruddin tetap bersuara lantang, mengungkapkan semua hal yang diketahuinya mengenai patgulipat proyek pemerintah yang dibiayai APBN tampaknya sia-sia.

Padahal, selama petualangannya sebagai buronan di Singapura, Vietnam, Kamboja, Spanyol, Dominika dan Kolombia, Nazaruddin terus menembakkan peluru ke sejumlah koleganya di Partai Demokrat maupun teman-temannya di Badan Anggaran DPR, Mahkamah Konstitusi dan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tuduhan itu disampaikan melalui berbagai macam sarana dari BlackBerry Messenger, telepon, sampai wawancara via Skype dan dimuat menjadi berita utama oleh sejumlah media di Jakarta selama berhari-hari.

Ocehan Nazaruddin selama di luar negeri membuat kalang kabut banyak orang. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus berpidato mempertanyakan berita pers yang hanya bersumber dari BlackBerry Messenger. Dia juga berkali-kali meminta agar Nazaruddin segera pulang menjelaskan semua hal kepada penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, harapan itu tinggal harapan. Nazaruddin yang galak dari luar negeri tiba-tiba tak berani buka mulut ketika berhadapan dengan penyidik KPK setelah sebelumnya dibekuk Interpol di Cartagena, Kolombia, pada 6 Agustus lalu, dan diboyong ke Tanah Air dengan pesawat carter Gulfstream. Bahkan, menatap kamera wartawan pun ia tak berani dan bicara dengan suara lembek.

“Saya minta pada Pak SBY jangan ganggu anak dan istri saya. Saya tidak akan ngomong apa-apa. Saya lupa semuanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya mengaku salah. Kalau perlu tidak perlu disidik, langsung divonis saja. Saya ditahan saja tidak masalah," katanya ketika menjalani pemeriksan materi pertama di kantor KPK hari ini, Kamis (18/8/2011).

Tak berhenti di situ, Nazaruddin –entah atas anjuran siapa- juga menulis surat kepada Presiden Yudhoyono. “Saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak bagi saya. Saya rela dihukum penjara bertahun-tahun asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya,” katanya.

”Perlu saya jelaskan bahwa istri saya adalah benar-benar seorang ibu rumah tangga yang sama sekali tidak mengetahui apapun yang berhubungan dengan kepartaian. Saya juga berjanji saya tidak akan menceritakan apapun yang dapat merusak citra Partai Demokrat serta KPK, demi kelangsungan bangsa ini.”

Jika dirujuk ke belakang, sangat banyak tuduhan serius yang dialamatkan Nazaruddin kepada sejumlah orang. Pada hari Minggu, 3 Juli lalu, okezone menerima BBM dari Nazaruddin yang menuduh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan politikus Demokrat Angelina Sondakh menerima sogokan dari proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang.

Pada pekan berikutnya, Nazaruddin masih rajin memberikan pernyataan yang menyudutkan sejumlah orang kepada media massa baik cetak maupun elektronik. Kini, melihat sikap Nazaruddin yang berubah 180 derajat, publik pun bertanya-tanya, ada apa dengan Nazaruddin?

Jika benar akan memutuskan diam dan tak mengungkap hal-hal yang merugikan Demokrat kepada KPK, bisa jadi seluruh tuduhan Nazaruddin selama ini hanya omong kosong. Ibarat koboi, dia menembaki musuhnya dengan peluru hampa yang tak mematikan.

Di luar pengakuan Nazaruddin, publik kini menanti janji KPK untuk menuntaskan 35 kasus yang terkait dengan 155 perusahaan yang terafiliasi dengan Nazaruddin senilai Rp6,03 triliun. Mungkinkah dia bermain sendirian dalam proyek sangat besar itu?

Berikut beberapa tuduhan Nazaruddin

Anas Urbaningrum

Nazaruddin menuduh Anas menerima Rp7 miliar dari proyek wisma atlet di Palembang senilai Rp200 miliar serta Rp70 miliar dari proyek Hambalang senilai Rp1,2 triliun pada tahun 2010. Dalam wawancara dengan Metro TV, Nazaruddin juga mengungkapkan Anas menerima aliran dana hingga USD20 juta untuk pemenangan dalam kongres. Tapi, semua ini dibantah Anas bahwa dirinya sama sekali tak pernah menerima uang sepeserpun dari proyek Wisma Atlet SEA Games.

Andi Mallarangeng

Dalam wawancara via Skype dengan Iwan Piliang 22 Juli 2011, Nazaruddin menyebut Andi menerima uang Rp5 miliar yang diterima oleh Choel Mallarangeng dari proyek Hambalang.

I Wayan Koster dan Angelina Sondakh

Kepada Koran Tempo, Nazaruddin mengungkapkan, anggota Badan Anggaran dari PDI Perjuangan, I Wayan Koster, menerima duit Rp9 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

Uang itu sebelumnya diberikan oleh Paul pengusaha. Dari Paul ke I Wayan Koster dan Angelina Sondakh lalu diserahkan ke Wakil Ketua Badan Anggaran dari Demokrat Mirwan Amir. Dari Mirwan diserahkan ke pemimpin Badan Anggaran dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah.

Chandra M Hamzah

"November 2010, Chandra terima uang. Ada CCTV-nya. Chandra menerima uang proyek pengadaan baju hansip untuk pemilu. Kasusnya mau dinaikkan ke KPK. Ada seorang pengusaha yang memberi itu. Bukan saya yang berikan, pengusaha yang berikan. Ada Benny K Harman. Saya tidak percaya KPK."

"Chandra terima suap dari kasus proyek baju hansip. Waktu itu kasus baju hansip mau diusut, Chandra terima itu."

Ade Raharja

Nazaruddin mengatakan, ada kesepakatan antara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja untuk mengisolasi pengusutan kasus wisma atlet SEA Games berhenti pada penetapan Nazaruddin sebagai tersangka. Imbalannya, Chandra dan Ade menjadi pimpinan KPK jilid berikutnya apabila tidak memproses Anas, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir.

Nazaruddin menyebut dirinya pernah bertemu Ade Raharja dan Johan Budi SP pada Januari 2010 yang juga dihadiri Wasekjen Demokrat Saan Mustopa. Ade kembali bertemu dengannya pada Juni 2010. Pada pertemuan kedua tersebut Ade ditemani penyidik KPK Roni Samtana.

Wakil Ketua KPK M Jasin belakangan juga menyebut pertemuan Nazar dengan koleganya yang lain yaitu Sekjen KPK Bambang Praptono Sunu dan juga Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Dia juga meminta Ketua KPK Busyro Muqoddas diperiksa Komite Etik yang diketuai penasihat KPK Abdullah Hehamahua karena nama Busyro pernah disebut Nazaruddin di salah satu media.

Tuduhan kepada KPK

“Jika KPK bisa membuktikan ada aliran ke rekening saya, saya akan pulang. Bagaimana saya mau pulang, rekayasanya selalu dibuat. Saya mau tanya ke KPK, darimana KPK bisa buktikan saya terima dana. Itu hanya penjelasan dari orang yang direkayasa oleh seorang yang bernama Anas Urbaningrum. Semuanya direkayasa supaya saya dijadikan tersangka. Anas itu yang terima aliran dana dari proyek wisma atlet. Saya mau ke KPK, tapi KPK bohong semua. KPK itu permapok, saya tahu KPK itu perampok.”

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar

Janedjri mengaku pernah diberi uang sebesar 120 ribu dollar Singapura oleh Nazaruddin. Nazar bereaksi dengan menyebut kesaksian itu sebagai fitnah. Dia mengancam melaporkan Janedjri ke Mabes Polri.

Tapi, kini semua tuduhan Nazaruddin bak hilang ditelan bumi. Nazar berubah menjadi anak manis ketika KPK mulai mengusut kasus yang selalu dia celotehkan ketika di pelarian. Ini menjadi antiklimaks nyanyian Nazaruddin.




sumber: okezone.com

PDIP Gelar Rakornas Tertutup di Manado

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III di Manado, Sulawesi Utara. Rakornas digelar pada 27 dan 28 Juli 2011.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan acara bertajuk Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat itu akan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sekaligus penanggung jawab dan Fungsionaris DPP serta ketua-ketua DPD seluruh Indonesia.

“Rakornas sifatnya internal, terbatas, tertutup, untuk menyusun rencana strategi partai ke depan dengan mencermati dinamika Internal dan gelagat perkembangan dinamika eksternal partai,” ujar Tjahjo kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (27/7/2011).

Selain itu, lanjut Tjahjo, Rakornas juga mengagendakan evaluasi hasil rekomendasi Rakernas I dan II serta program yang sudah dilaksanakan.

“Rakornas akan dipimpin oleh ketua umum dan mendapatkan pengarahan pangsung dari Ibu Ketua. Rakornas juga akan menyaring masukan-masukan, saran-saran, dari ketua-ketua DPD se-Indonesia sesuai dengan perkembangan, gelagat, dinamika politik, sosial, Hankam di daerah masing-masing,” beber Tjahjo.

Para peserta juga melakukan materi pendalaman antara lain konsolidasi demokrasi Indonesia melalui perubahan paket UU politik dan pemilu, posisi opini partai politik di mata rakyat, serta konstelasi geo politik global terhadap pelaksanaan kebijakan politik luar negeri dan pengaruhnya terhadap politik dalam negeri. Terakhir mendalami gelagat dan perkembangan dinamika politik nasional.

Terkait pemilihan lokasi di Manado, Tjahjo menjelaskan, pemilihan lokasi karena faktor pemerataan wilayah. PDIP sebelumnya menggelar Rakornas I di Nusa Dua, Bali serta Rakornas II di Batam.


sumber : okezone.com

"KPK Pecah Kongsi? "

JAKARTA – Kicauan Muhammad Nazaruddin tak hanya membuat petinggi Partai Demokrat kalang kabut. Kini, sengatan kalimat buronan interpol itu juga mulai menyetrum sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengakui pernah bertemu dengannya.

Di antaranya Direktur Penyidikan KPK Ade Rahardja, Kepala Biro Humas Johan Budi SP. Adapun Chandra M Hamzah membantah pernah bertandang ke rumah Nazaruddin untuk membicarakan kasus yang tengah diselidiki KPK.

Sebagai respon atas tudingan itu, KPK akhirnya membentuk Komite Etik untuk memeriksa Chandra M Hamzah. Komite ini beranggotakan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Haryono Umar, Bibit S Rianto, Abdullah Hehamahua, Said Zainal Abidin, Marjono Reksodiputro, dan Syahruddin Rasul. Sementara pegawai di luar pimpinan diperiksa oleh pengawasan internal KPK.

Di tengah persoalan ini, muncul isu lain bahwa KPK pecah kongsi dan tidak solid. Hal tersebut berawal dari pengunduran diri Johan Budi dan permintaan Wakil Ketua KPK M Jasin agar Komite Etik juga memeriksa Haryono Umar dan Busyro karena nama mereka termasuk disebut Nazaruddin. Benarkah KPK pecah?

“Hahaha, kata siapa? tanyakan langsung kepada orang yang bicara seperti itu? Kaya piring aja pecah,” kata Jasin sambil tertawa saat berbincang dengan okezone, Rabu (27/7/2011)

Jasin pun menegaskan lembaganya sampai saat ini masih tetap sollid. Perbedaan pendapat antara pimpinan merupakan hal yang biasa terjadi.

“Enggak kok, sampai saat ini kita masih solid saja, kalau memang beda pendapat itu hal yang wajar karena harus membuahkan kebijakan yang bagus,” tandasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, M. Jasin mengatakan ada beberapa rekannya yang pernah bertemu dengan M. Nazaruddin seperti Chandra Hamzah, Haryono Umar, Johan Budi, Bambang Proptono Sunu (sekjen KPK) dan Ade Raharja.

Jasin juga mengaku dirinya sangat siap diperiksa oleh Komite Etik karena memang dia tidak mengenal Anas Urbaningrum dan M. Nazaruddin.

Secara terpisah, anggota Komisi III bidang Hukum DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi pembentukan Komite Etik KPK.

"Responsif dan harus didukung," ujarnya.

sumber : okezone.com

Pelecehan Seksual Di Bus TransJakarta Kembali Terjadi

Pelecehan seksual kembali terjadi di dalam bus Transjakarta, kali ini penumpang perempuan berinisial S di duga dilecehkan oleh seorang pria yang diketahui berinisial MH saat menaiki bus transjakarta jurusan Kampung Melayu-Ancol, Selasa 26 Juli 2011 malam. Seperti dilansir dari pemberitaan detik, Rabu 27/7/2011 S yang berusia 24 tahun saat itu hendak pulang ke kediamannya di kawasan Cipinang Muara. Kondisi bus saat itu penuh sesak. S berdiri tak jauh dari pintu belakang bersama seorang ibu.
Dalam keadaan penuh sesak itu, S merasa ada sesuatu yang menganggunya. Pria berinisial MH yang diketahui berusia 44 tahun terlihat terus mengeser badannya mendekati S. “Tiba-tiba tangan dia pegang tangan saya. Saya langsung tarik tangan saya,” kata S
Tidak hanya sampai disitu, MH kembali melanjutkan aksinya yang membuat S semakin marah. “Dia colek tangan saya dan nyuruh saya balik badan sambil liat dada saya,” ujarnya geram.
Atas tindakan ini S yang merasa dilecehkan langsung melaporkan kepada petugas keamanan TransJ. Petugas pun langsung mengamankan MH dan membawanya ke Mapolsek Jatinegara.
Saat ini kasus S sudah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Mapolres Jakarta Timur.


sumber : harian berita.com

Kronologis Raul Lemos Cekik Reporter Global TV

Berita Terbaru, Raul Lemos, suami dari bintang diva Indonesia Krisdayanti (KD), diduga telah menyerang dan mencekik seorang reporter dan kameraman Global TV saat hendak melakukan wawancara yang ditemui di Bandara Soekarno-Hatta. Berikut ini adalah kronologis peristiwanya. Raul dan KD datang dari Dili dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (25/7/2011), sekira pukul 16.30 WIB. Pasangan yang tengah menanti kelahiran anak pertama itu baru keluar dari Terminal 2F sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian, reporter Global TV, Kiki, dan kameramen, Adit, hendak mewawancara KD seputar kehamilannya.

Namun, permintaan wawancara itu ditolak oleh Raul yang memang diketahui tidak suka publikasi. Lantaran menolak, Kiki mengurungkan niat untuk wawancara KD. Namun, Adit tetap merekam gambar pasutri yang baru menikah pada 20 Maret 2011 itu. “Kita sudah minta izin untuk wawancara kehamilan KD, tapi dia menolak. Akhirnya, kita cuma ambil gambar saja,” aku Adit.
Tampaknya, Raul keberatan melihat kamera masih merekam dirinya dan KD. Kemudian, tanpa aba-aba lebih dulu Raul langsung menyerang Adit. Raul sekonyong-konyong datang dari arah belakang lalu menabrak Adit dengan sengaja. “Raul menabrak saya dari belakang dengan sengaja. Saya jatuh, lalu bangun. Dia coba mengejar saya untuk merebut kamera,” beber Adit.
Lantaran Adit berhasil menjauh dari Raul sambil membawa kamera, Raul mengarahkan serangan kepada Kiki. “Raul menyerang Kiki. Dia mencekik. Lalu mencoba menampar, tapi keburu ditangkis Kiki pakai tangan kiri,” ungkap Adit. Sebelum menabrak Adit dengan tubuh besarnya, Raul sempat berkata-kata kepada Kiki dengan emosi. “Dia ngomong ke Kiki, ‘Bilangin ke teman lo, jangan ambil gambar’,” ucap Adit.


sumber : harian berita.com

Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI

JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan pengirikman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Langkah ini diambil setelah banyaknya permasalahan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, terutama setelah Ruyati dihukum pancung.

"Saya memutukan untuk menghentikan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, terhitung 1 Agustus," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup konferensi pers bersama tiga menteri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Penghentian ini akan dilakukan hingga ada pranata di Arab Saudi yang menjamin perlindungan hukum dan hal lainnya yang diperlukan tenaga kerja Indonesia.

Dengan penghentian ini, Presiden meminta warga negara Indonesia untuk patuh pada hukum, dan tidak bertindak nekat untuk mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa jalur yang legal.

Kemudian, Presiden akan menunggu rekomendasi tim terpadu untuk mengkaji moratorium pengiriman TKI secara menyeluruh. Kemudian juga mengenai pengiriman surat protes keras.

 sumber : okezone.com

Menyontek Massal Dipicu Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Dinas Pendidikan Nasional Surabaya menjatuhkan sanksi terhadap tiga orang yakni kepala sekolah dan dua guru dalam kasus dugaan menyontek massal di SD Gadel II, Surabaya, Jawa Timur. Namun sanksi tersebut dinilai tidak adil.

Hal ini dikatakan Sekretaris Forum Guru Bandung Iwan Hermawan saat diskusi di Polemik Trijaya, Jakarta, Sabtu (16/6/2011).

“Saya tidak setuju guru dihukum, ini bukan kesalahan dari guru tetapi ketidakjujuran struktural. Kebijakan pemerintah yang mendorong melakukan itu, Reputasi kepsek didasarkan nilai ujian nasional 4 tahun sekali,” kata Iwan.

Belum lagi, tambah Iwan, ada tekanan dari pihak luar dan pejabat agar nilai ujian nasional suatu sekolah harus bagus.

“Bupati, wali kota selalu menekan ujian nasional harus bagus. Tekanan ini berjenjang, guru ditekan kepsek, kepsek ditekan bupati, wal kota, ditekan gubernur, ini masalah UN,” tegasnya.

Dia menilai jika hanya menyalahkan guru adalah tidak fair. “Mulai tahun depan tidak usah ada UN saja,” usulnya.

“UN hanya melihat dengan angka, sehingga hasil pendidikan hampir tidak berkontribusi pada peningkatan moral bangsa. Harusnya komprehensif, cerdas mengelola raga, cerdas mengelola rasa,” sambung Iwan.

sumber : okezone.com

Revolusi Pendidikan Solusi Pergeseran Nilai

JAKARTA - Polemik kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional setidaknya menjadi bukti adanya pergeseran nilai dalam sistem pendidikan. Sekolah adalah lembaga pendidikan dalam hal menanamkan sifat kejujuran, namun hal itu tercoreng dengan tindakan menyontek massal demi mengejar nilai UN yang tinggi.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaefudin mengatakan,  problem pendidikan nasional bukan hanya sistem dan orang yang terus diperdebatkan, tetapi juga telah terjadi pergeseran nilai.

"Bagaimana seorang guru demi kinerja dan kondite sekolahnya menyuruh muridnya menyontek. Padahal, orangtua membayar agar anaknya masuk sekolah, semua ini merambat sampai penyelenggara negara," paparnya dalam dalam diskusi "Polemik" Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/6/2011).

Lalu apa solusinya? "Jadi solusinya harus ada revolusi pendidikan. Apa sih sebenarnya nilai yang ingin dibangun? Masyarakat diajak cepat instan, tapi nilai kejujuran semakin tergerus, hingga menyentuh Pancasila kita. Jadi nilai ini yang harus kembali kita samakan," tegas Lukman.


sumber : okezone.com

Endus Jejak Nazaruddin, KPK Berwenang Periksa Elite Demokrat

JAKARTA - Kepulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Tanah Air masih misteri. Elite Demokrat yang sebelumnya menjamin kepulangan anggota Komisi VII DPR ini juga tak bisa berbuat banyak.

Lantas sejauh mana tanggung jawab Demokrat untuk menggiring kadernya ke lembaga penegak hukum? Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Febridiansyah mengatakan, KPK bisa saja memanggil politikus Demokrat yang mengetahui keberadaan Nazaruddin di Singapura.

"Panggil saja orang di Partai Demokrat yang tahu soal kepergian Nazaruddin itu KPK punya kewenangan," ujar Febri di kantornya, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Ada dua alasan KPK dalam hal ini memanggil dan meminta keterangan elite Demokrat. Pertama, Nazaruddin sebelum pergi sempat meminta izin kepada Partai Demokrat. Kedua, saat Nazaruddin berada di Singapura, tim internal partai ini juga sudah bertemu dan mengatakan Nazaruddin dalam keadaan sakit.

"Ini fakta hukum yang harus ditelusuri KPK jika Nazaruddin akhirnya tidak datang," tegasnya.

Kendati demikian, Febri enggan menebak-nebak kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja menyetir kedatangan Nazaruddin ke Tanah Air. Namun, kata dia, hampir dipastikan ada pihak yang berkepentingan agar Nazarudin tidak terlalu banyak bicara di depan penegak hukum.

"Bila pihak terkait tidak ingin melaporkan keberadaan Nazaruddin dapat terkena pasal," ujarnya.




sumber : okezone.com

Anggota NII Bayar Infak Dengan Berzina

Berbeda dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya, Negara Islam Indonesia (NII) memperbolehkan kepada seluruh anggotanya berzina. Perzinahan diperbolehkan sebagai pengganti dari infak dan sedekah. Setiap orang yang masuk NII, sebelumnya harus menjalani proses pembaiatan atau sumpah setia untuk selalu menjadi anggota NII. Maka dari itu, keanggotaan NII bersifat wajib dan mengikat. Para anggota yang mengalami kesulitan ketika harus membayar infak, maka dalam kondisi terjepit seperti itu, tindakan apa pun dihalalkan sepanjang dimaksudkan untuk ikhtiar untuk membayar utang infak dan sedekah.
Uang hasil melacur (berzina), merampok, maling, dan tindakan buruk lainnya, tak dilarang asalkan uangnya dipakai untuk membayar infak. Dalam menjalankan roda organisasi, kelompok NII tak segan untuk melakukan beragam cara untuk mendapatkan dana, mulai dari infak sedekah yang bersifat mengikat hingga menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi para anggotanya yang tidak membayar infak dan sedekah, maka sifatnya akan berganti menjadi utang. Salah satu mantan anggota NII KW 9 mengeluh akibat besarnya sedekah yang harus ditanggung.
Gerakan NII KW 9 akhir-akhir ini sudah semakin meresahkan masyarakat. Para mahasiwa dan pelajar berpengetahuan agama minim jadi target sasaran untuk direkrut. Pada tahun 2005, pengikut NII KW 9 mencapai hingga 500 ribu orang lebih. Mereka tersebar di 28 provinsi dengan struktur lengkap.

Hakim Syarifuddin Pernah Bebaskan 39 Terdakwa Korupsi

JAKARTA  - Sebelum tertangkap tangan tengah menerima uang yang diduga sogokan, hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin memiliki beberapa catatan negatif. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (3/6/2011), sedikitnya terdapat lima hal buruk mengenai Syarifuddin.

1. Pernah diangkat Mahkamah Agung sebagai hakim karir pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor)    berdasarkan SK No 041/KMA/K/III/2009 tertanggal 18 Maret 2009. Namun karena mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan (media, akademisi, praktisi hukum, dan LSM) akhirnya SK pengangkatan Syarifuddin tersebut dibatalkan.

2. Membebaskan sedikitnya 39 terdakwa kasus korupsi selama berdinas di pengadilan negeri Makassar dan Jakarta Pusat. Terdakwa Kasus korupsi terakhir yang dibebaskan adalah Agusrin Najamuddin (Gubernur
Bengkulu non aktif).

3. Pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial dalam terkait vonis bebas kasus korupsi dan dugaan suap dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Luwu Sulawesi Selatan. (perkembangan
selanjutnya tidak jelas)

4. Mendapatkan pemantuan dari Komisi Yudisial ketika memimpin persidangan kasus korupsi yang melibatkan Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu non aktif). Diduga ada indikasi suap dalam penanganan kasus tersebut. Agusrin akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Syarifuddin.

5. Sebelumnya berdinas sebagi hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar dan Ketua PN Jeneponto Sulawesi Selatan. Jabatan saat ini sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun profil Syafruddin tidak tercantum dalam website resmi ataupun profil hakim PN Jakarta Pusat.

sumber : okezone.com

Diizinkan ke Singapura, Nazaruddin Lolos Sanksi

JAKARTA - Sebagai anggota DPR, Muhammad Nazaruddin tentunya tidak bisa berlama-lama izin dari pekerjaannya. Apalagi, saat ini Nazaruddin diketahui tengah berada di Singapura.

Tapi sayangnya hingga kini belum ada keterangan pasti, berapa lama Nazaruddin mengajukan izin untuk berobat di sana. Lalu bagaimana soal sanksi bagi Nazar yang tidak aktif bekerja dalam waktu yang terlalu lama?

“Kan ada aturannya di DPR, dia kan sudah diizinkan fraksi. Dia kirim surat kepada fraksi dan pimpinan DPR. Fraksi izinkan. otomatis DPR kan tidak bisa lakukan tindakan apa-apa karena fraksinya mengizinkan," kata Ketua DPR Marzuki Alie, kepada wartawan, Senin (30/5/2011).

Berapa lama sebenarnya izin yang diajukan Nazar kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah? “Enggak jelas. Pokoknya berobat saja,” timpalnya.

Soal kepulangan Nazaruddin, Marzuki berulang-ulang menyatakan bahwa hal itu bukan urusannya. Termasuk tim penjemput Nazar yang dibentuk oleh Partai Demokrat.

“Enggak tahu saya. Tanya aja fraksi,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

sumber : okezone.com

SBY Minta Elite Demokrat Bantu Pulangkan Nazaruddin

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY), sepertinya cukup kerepotan dengan kabar yang beredar di masyarakat yang makin menyudutkan Partai Demokrat.

Bahkan SBY meminta agar mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, agar kembali ke Indonesia.

"Ya, Pak SBY memang meminta agar saudara Nazaruddin untuk kembali ke Indonesia sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif di masyarakat," kata Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga. 
SBY juga memberikan arahan agar para petinggi Partai Demokrat dapat secepatnya mengambil langkah untuk menyelesaikan kisruh di masyarakat.

"Lalu juga SBY meminta Partai Demokrat mengambil langkah-langkah untuk memuluskan mempercepat agar saudara Nazaruddin kembali ke Indonesia dan dia juga mengatakan nanti pada titik tertentu dia rela kembali, maka jalur-jalur hukum akan dipakai," tutupnya.

sumber : okezone.com

Setoran Nazaruddin Rp13 M ke PD Langgar Hukum

JAKARTA - Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai sumbangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin sebesar Rp13 miliar ke partai melanggar hukum.

"Sumbangan Nazaruddin Rp13 miliar sudah melanggar hukum," ujar Sebastian dalam diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). Menurut Sebastian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk memproses asal aliran dana tersebut.

Dia juga mempertanyakan sumber aliran dana tersebut. "Apakah sumbangan itu sesuai ketentuan hukum atau tidak. Halal atau tidak, dan apakah sudah memenuhi kewajiban hukum membayar pajak tidak. Banyak hal yang harus digali," kata dia.

Apa yang dilakukan Nazaruddin, lanjut Sebastian, menggambarkan cara mencari dana partai politik di Indonesia yang tidak beres. Sebastian mencurigai maraknya korupsi di Indonesia yang tak terbongkar karena melibatkan institusi penting. "Jangan-jangan korupsi di Indonesia tidak bisa dibongkar karena melibatkan banyak institusi penting. KPK bisa tidak membongkar mafia politik yang ada di partai politik dan DPR?," tuturnya.


sumber : okezone.com

Nazaruddin Dicopot dari Bendum Demokrat

JAKARTA - Malam ini Badan Kehormatan Partai  Demokrat (DK PD) memberhentikan M Nazaruddin sebagai bendahara umum PD terkait sejumlah kasus yang membelitnya.

Pengumumann ini disampaikan Sekretaris DK PD Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di Kantor DPP PD, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2011). Ada lima pertimbangan yang disampaikan DK PD terkait pemberhentian Nazaruddin. Pertama, pemberitaan yang menimpa Nazaruddin tidak menguntungkan bagi Demokrat.

Kedua, semua informasi keterlibatan Nazaruddin dalam berbagai kasus hukum dan etika pada prinsipnya berhubungan dengan uang dan jabatan yang bersangkutan. Ketiga, dengan tidak lagi menjabat sebagai bendahara partai, maka citra partai bisa bebas dari fitnah dan serangan politik, sementara yang bersangkutan bisa fokus dalam kasusnya. 

Keempat, atas pertimbangan tersebut DK PD memberhentikan dan membebaskan Nazaruddin sebgai bendahara umum PD.  Kelima, terkait proses hukum kepada yang bersangkutan diminta semua pihak untuk menghoramti asas praduga tak bersalah dan KPK menindaklanjutinya secara profesional.


sumber : okezone.com

Bola Liar Korupsi dalam Selimut Perselingkuhan Binal Penguasa

Dengan gaya khasnya yang argumentatif dan retoris, SBY melukiskan mimpi buruk bagi koruptor saat memberikan sambutannya dalam konferensi  internasional bertema “Pemberantasan Praktik Penyuapan Pejabat Asing Dalam Transaksi Bisnis Internasional”, di Nusa Dua Bali, Selasa (10/5/2011) yang lalu.

Di hadapan 35 delegasi Negara asing, SBY menegaskan bahwa melawan korupsi sudah menjadi dasar dari pemerintahannya. Menurut SBY, memerangi korupsi bukan hanya perintah moral, tetapi juga perintah demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi.

Citra Bagi Demokrat

Lucunya, saat kumandang perang melawan korupsi tersebut, partai besutan SBY dirantai skandal wisma Sea Games. Seperti biasa, untuk menyelamatkan citra partai, orang-orang Demokrat sibuk berkelit soal dugaan keterlibatan kadernya dalam kasus tersebut.

Aneh, saat Mindo Rosaline Manulang (Rosa), tersangka yang ditangkap tangan oleh KPK, mengubah BAP yang sebelumnya mengatakan bahwa Rosa mengenal Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat. Namun di kemudian hari, tiba-tiba Rosa mengaku tidak mengenal Nazaruddin, padahal keduanya satu direksi dalam perusahaan PT Anak Negeri. Rosa menjadi  karyawan PT Anak Negeri sejak tahun 2008. Saat Nazaruddin menjadi anggota DPR, Rosalina diangkat jadi direktur.

Sebelumnya, pada tanggal 21 April 2011, bersama mantan Sesmenpora Wafid Muharam dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah M Idris, Rosa ditangkap tim KPK tengah melakukan transaksi suap di kantor Kemenpora.
Aroma perselingkuhan untuk menyelamatkan citra Partai Demokrat dengan cara memotong rantai hubungan tersangka Rosa dengan Nazaruddin, semakin menguat. Sejumlah media menulis, bahwa perubahan keterangan Rosa tersebut hanyalah sandiwara dengan menanti keringanan hukuman atau bahkan bebas sebagai kompensasi, tentunya dengan memanfaatkan kekuatan gaib dari Partai Demokrat sebagai partai yang most powerfull.

Sayang sekali, nahas dan malang nasib Demokrat. Dusta dan borok tak bisa ditutupi. Saat usaha Rosa tersebut dibuktikan melalui jalur hukum dengan mengganti isi BAP, Nazaruddin, justru terseret pada arus kasus yang lain.

Seperti diberitakan, Mahfud MD mengungkap Nazaruddin pernah menyerahkan duit sebesar 120 ribu dollar Singapura ke Sekjen MK Djanedjri M Gaffar. Uang itu kemudian segera dikembalikan ke Nazaruddin dan MK mengantongi bukti pengembalian dari penjaga rumah Nazaruddin. Sementara itu, Nazaruddin membantah dirinya menyerahkan duit ke Djanedjri.

Polemik skandal korupsi yang membelit partai yang saban hari meneriakkan perang melawan korupsi tersebut, akhirnya terus berkepanjangan. Mahkamah Konstitusi pun ikut terseret. Walau tidak terlibat pada permasalahan hukum dengan MK, namun tindakan Nazaruddin memberikan uang tersebut, diduga sebagai aksi “tanam budi” atau investasi proyek kepada MK.

Sikap Ketua MK Mahfud MD, yang memilih melaporkan kasus Nazaruddin pada SBY, pun membuat MK sebagai lembaga independen, tercoreng citranya. Seolah ingin unjuk muka pada Presiden SBY, Ketua MK bahkan dituding memulai menggelar panggung untuk pilpres 2014.

Dalam kasus ini, terlihat betapa ketakutan pejabat Negara pada sosok SBY masih nampak, sehingga memperlambat proses pengungkapan kebenaran. Mahfud MD sendiri mengakui bahwa keputusan untuk tidak melaporkan pemberian uang sebesar 120 ribu dollar Singapura itu ke KPK, dengan alasan agar kasus tersebut tidak hilang.

Setali tiga uang, KPK sebagai lembaga independen untuk pemberantasn korupsi, yang sedari awal mengungkap kasus suap Wisma Sea Games, juga kelihatan tak bertaji. Untuk memanggil Nazaruddin dalam kapasitas sebagai saksi pun, KPK enggan.

Publik yang masih segar mengingat janji-janji Busyro Muqoddas saat dicalonkan sebagai ketua KPK, tentu kecewa berat jika lembaga yang dipimpinnya tersebut, terbawa ewuh-pakewuh (perasaan tidak enak) sehingga terhalangi mengungkap skandal korupsi penguasa. Ini ujian bagi KPK sebagai bagian dari penguasa yang diberi mandat memberangus korupsi!

Di sisi lain, aksi Nazaruddin tersebut, tentunya tidak semudah itu disimpulkan sebagai kepentingan pribadi. Jika tindakan Nazaruddin memang merupakan agenda pribadi, tentu Partai Demokrat sejak awal sudah memecat Nazaruddin yang juga seorang penguasaha tersebut dari posisinya sebagai bendahara. Sebagai bendahara Demokrat, sudah menjadi tanggung jawab Nazaruddin untuk menambah pundi-pundi partai.

Citra partai tentu menjadi yang utama bagi Demokrat. Betapa tidak, Demokrat dua kali mengantar SBY sebagai Presiden karena kemampuannya mengelola pencitraan. Dihadapan kekuasaan dan tuntutan publik, adalah buah simalakama bagi Demokrat, antara menyelamatkan citra partai atau menjaga sumber dana yang juga merupakan soal-soal vital untuk eksistensi.  Demokrat dilanda kegamangan.

Neo Orba
  
Analisis lain yang muncul terkait skandal korupsi yang membelit Partai Demokrat adalah adanya friksi di dalam tubuh partai pemenang pemilu tersebut. Seperti diketahui, Nazaruddin merupakan orang baru di Demokrat. Nazaruddin ditarik ke Demokrat oleh Anas Urbaningrum. Selain sebagai pengusaha sebelumnya, Nazaruddin pernah menjadi calon anggota legislative (caleg) dari PPP pada pemilu tahun 2004.
  
Sebagai pengusaha, Nazaruddin tentu memiliki jaringan keuangan yang kuat, sehingga posisinya bermanfaat untuk mengepulkan dapur Demokrat.
  
Sementara itu, tersangka kasus Wisma Sea Games, Wafid merupakan Sekretaris Menpora Andi Alfian Mallarangeng, yang pernah bersaing dengan Anas Urbaningrum di dalam Kongres memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
  
Dugaan adanya perpecahan, semakin menguat dengan terseretnya nama Angelina Sondakh di dalam kasus korupsi wisma atlet Sea Games. Oleh Sys NS yang juga mantan pendiri Demokrat, Angelina Sondakh diketahui mengatakan 'Saya ditusuk dari belakang' atau 'Saya dikhianati'. Menurut Sys NS, Itu menunjukkan adanya friksi.
Termasuk desakan Kastorius Sinaga, yang meminta Nazaruddin memilih, dipecat atau mengundurkan diri. Tapi, pernyataan itu dibantah Ruhut, lalu Anas menangkis jika telah ada izin dari SBY. Hal ini memperlihatkan banyaknya kepentingan yang bermain.

Benar kiranya ketakutan Joseph Schumpeter yang dituliskan di di dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy. Menurut Schumpeter, regenerasi suatu gagasan yang telah mati menjadi pupuk bagi lahir dan tumbuhnya gagasan baru yang serupa.

Orde Baru yang tumbang oleh gerakan reformasi, bisa saja datang dan lahir kembali dalam bentuk baru (neo Orba). Bahwa di masa Orba, praktek KKN yang dipelihara oleh penguasa pada akhirnya menjadi parasit, menggerogoti Negara. Kini internal Demokrat sebagai partai penguasa, terus dihinggapi koruptor.  Demokrat pun harus siap menyusun daftar panjang kadernya yang terlibat kasus korupsi (koruptor). Baik di tingkat pusat maupun daerah.

Diantaranya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun diduga ikut terlibat di dalam kasus suap yang di dalamnya juga melibatkan anggota legislatif periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hadi Djamal yang kini menjalani masa tahanan.

Juga Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Djufri,  yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,2 miliar ketika menjabat wali kota Bukittinggi. Serta mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto, yang telah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jodi terbukti bersalah atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Eurocapiral Peregrine Securitas (EPS). Jody disinyalir melakukan pencucian uang pada saat menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Eurocapital Peregrine Securitas (EPS).

Terakhir, nama Nazaruddin mengisi deretan itu. Walau belum menjadi tersangka ataupun diperikas oleh KPK, namun indikasi ke arah KKN sedah sangat kuat. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Repdem Masinton Pasaribu, bahwa kejahatan yang dilakukan Nazaruddin lebih besar dari pada Mafia Pajak Gayus Tambunan. Jika gayus hanya pegawai biasa di Dirjen Pajak, maka Nazzaruddin merupakan pembuluh darah Demokrat, partai yang berkuasa. Yang pastinya memiliki power  lebih daripada sekedar Gayus Tambunan.

Maka pertanyaan besar bagi publik, sejauh mana komitmen membersihkan diri dan konsistensi Partai Demokrat dengan agenda pemberantasan korupsi? Atau justru Partai Demokrat tebang pilih! Melindungi koruptor jika menguntungkan mereka? Semoga kejernihan nurani publik dapat menilai, tidak lagi terpropaganda oleh citra artfisial di dalam selimut penguasa yang berselingkuh.

Jusman Dalle
Penulis adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Analis Ekonomi Politik SERUM Institute


sumber : okezone.com

Kejari Serahkan Berkas Perkara Gayus ke PN Tangerang

TANGERANG - Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) menyerahkan berkas perkara pemalsuan paspor Mafia Pajak Gayus Tambunan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Memang setelah jaksa membuat surat dakwaan dan itu sudah dianggap siap, selanjutnya kita limpahkan ke PN Tangerang," ujar Kepala Kejari Tangerang Chaerul Amir, kepada okezone, Rabu (18/5/2011).

Amir menjelaskan, semua surat dakwaan sudah siap dibacakan di muka pengadilan, dan akan diserahkan ke PN Tangerang, sekira pukul 12.00 WIB. "Surat dakwaan sudah siap, administrasi juga sudah siap. Tidak ada alasan untuk menunda dakwaan lagi," terangnya.

Setelah diserahkan, berkas Gayus akan diterima Panitera Pidana PN Tangerang. Selanjutnya, Panitera pengadilan akan membuatkan administrasi pidana untuk menunggu hakim yang menyidangkan.

"Kalau menurut pelimpahan perkara, seminggu sampai dua minggu kemudian sudah mendapatkan ketetapan sidang," bebernya.

Dalam surat dakwaannya, Amir mengaku akan menggabungkan dakwaan kumulatif, alternatif dan subsideritas. Dengan susunan dakwaan pertama, melanggar pasal 55 huruf c dan pasal 55 huruf a tentang keimigrasian, kedua pasal 263 ayat 1, dan pasal 266 ayat 2 KUHP primer. Ketiga, melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP subsider, tentang menggunakan surat palsu.

"Ancaman hukuman masing-masing 5-7 tahun penjara," ungkapnya.

sumber : okezone.com

Survei Membuktikan, Orba Lebih Baik!

Survei nasional Indo Barometer bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya. Hasil survei ini dipaparkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Ia mengatakan, hasil ini merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan. "Ini ironi yang menunjukkan bagaimana rezim (Orba) yang ingin dikoreksi justru dipandang lebih baik," katanya.
Hasil survei memperlihatkan, publik mempersepsikan Orba lebih baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Orde Reformasi hanya unggul di bidang penegakan hukum. Di bidang politik, 33,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 29,6 persen responden yang mempersepsikan Orde Reformasi lebih baik. Di bidang ekonomi, 56,3 persen responden mempersepsikan Orba lebih baik. Sementara itu, hanya 20,3 persen responden yang mempersepsikan bahwa Orde Reformasi lebih baik.
Di bidang keamanan, sebanyak 53,7 persen responden mengatakan, Orba lebih baik. Hanya 20,6 persen responden yang menganggap Orde Reformasi lebih baik. Sementara itu, di bidang hukum, 27,6 persen menganggap Orba lebih baik. Sementara 34,3 persen responden menganggap Orde Reformasi lebih baik.
Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional dan dilakukan tanggal 25 April-4 Mei 2011 ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mempersepsikan bahwa Orba lebih baik dibandingkan dengan periode kepemimpinan lainnya, yaitu sebanyak 47,7 persen. Angka ini lebih tinggi 12 persen jika dibandingkan dengan persentase masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik, yaitu 35,7 persen.
Dari tingkat pendidikan, seluruh jenjang pendidikan menyatakan bahwa Orba lebih baik. Namun, secara persentase, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, tingkat kepuasan terhadap Orba semakin rendah.
Cita-cita belum tercapai
Menanggapi survei ini, aktivis reformasi Ray Rangkuti mengatakan, ada banyak cita-cita reformasi yang belum tercapai. "Ini kritik bagi Orde Reformasi yang belum mampu memenuhi cita-cita di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan KKN, dan lainnya. Jika tidak ada perubahan, masa lalu yang kelam tetap menjadi impian setiap orang," katanya.
Penanggap lainnya, ekonom Faizal Basri, menyoroti tingginya angka masyarakat pedesaan yang mempersepsikan Orba lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi. Ada banyak penyebab mengapa hal itu terjadi. "Penurunan angka kemiskinan lebih lambat di desa dibandingkan dengan di kota. Sejak era reformasi, sektor pertanian semakin amburadul karena harga pangan tak lagi ditopang. Bulog semakin tak berperan, sementara mekanisme pasar semakin berjalan. Produk impor semakin membanjiri Tanah Air sehingga produk lokal tak dapat bersaing," katanya.
Tak hanya itu, sejak era reformasi, menurut dia, tak ada penambahan bendungan. Banyak saluran irigasi yang rusak, tetapi tak diperbaiki. Era reformasi, kata Faisal, lebih banyak fokus pada pembangunan jalan tol dan bandara.
"Presiden juga jarang turun ke desa-desa. Presiden hanya rapat dari istana ke istana. Atau paling tidak (rapat) di bandara. Sekalinya turun ke desa, salah. Ada sebuah foto di Setneg di mana Presiden menggulung celana panjangnya hingga ke lutut ketika hendak panen bersama. Beliau tidak tahu kalau padi itu tanaman yang membutuhkan air. Presiden juga menanam padi segepok-segepok. Seharunya menanam padi itu harus satu per satu. Padahal, beliau doktor dari IPB," kata Faisal.

sumber : kompas.com

Demokrat Minta KPK Usut Kasus Suap

Partai Demokrat mengaku serius terhadap upaya pemberantasan korupsi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan politisinya. Oleh karena itu, Demokrat sangat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk menelusuri kasus suap dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan.

Ketua DPP Demokrat Jafar Hafsah menegaskan, tim internal partai sudah bekerja untuk melakukan klarifikasi terhadap dua politisinya yang diduga terlibat, yaitu M Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Namun, Demokrat juga mendorong KPK untuk menyelidikinya hingga tuntas.
"Ya, kalau lembaga hukum melakukan pengkajian, tidak ada yang bisa menghalangi," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (14/5/2011).
Menurut Ketua Fraksi Demokrat DPR ini, tim internal mendapati keduanya tidak terlibat. Ini disimpulkan berdasarkan klarifikasi keduanya kepada tim internal. Jafar membantah pula bahwa tim internal ini bekerja atas tugas investigasi. Menurut dia, tim hanya bertugas mengoordinasikan informasi-informasi yang ada.
Ketua DPP Demokrat lainnya, Jeffri Riwu Kore, juga mengatakan Demokrat sangat menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Demokrat tak akan menghalangi jika KPK memang berniat menelusuri para politisinya lebih jauh. "Siapa pun, kami tak akan melindungi dan kami memaksa KPK untuk mencari semua yang terlibat," ungkapnya.


sumber : kompas.com

KPK Jangan Jadi Alat politik

JAKARTA,— Kasus suap di Kemenpora harus diusut tuntas. "Bila memang terdapat indikasi melibatkan dua oknum partai berkuasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap berani memproses," kata anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, Sabtu (30/4/2011) di Jakarta.
Lebih jauh anggota Dewan dari PKS ini menegaskan, KPK jangan menghentikan kasus korupsi ini hanya pada tingkat sekretaris menteri (Sesmenpora Wafid Muharam) ataupun sekelas MRM yang merupakan bawahan bendahara umum Partai Demokrat.
"Jangan sampai KPK terlihat menjadi alat politik oleh partai yang berkuasa, terlihat tumpul bila persoalan hukum menyangkut partai berkuasa," tegas Aboe Bakar.
Selama ini, menurut Aboe, ada kesan KPK akan terkesan tajam dan cepat bereaksi pada persoalan hukum lawan politik. Menurutnya, rakyat masih mengingat banyak politisi yang ditangkap KPK akibat menerima suap pemilihan Gubernur BI.
"Sampai sekarang rakyat masih menunggu KPK menangkap para penyuapnya. Tidak hanya KPK, semua penegak hukum harus memegang adagium pro justicia bukan pro politica," ujar Aboe Bakar.

sumber : KOMPAS.com

Pendiri Al Zaytun Anggota NII

Jakarta-HARIAN BANGSA Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak mengetahui ada atau tidak kaitannya antara Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9). Tapi, ada sejarah tersendiri antara Al Zaytun dengan NII KW9. "Kami tidak mengetahui secara jelas bahwa ketua pondok pesantren al Zaytun adalah presiden NII KW9. Tapi pendiri beberapa pendiri pesantren itu adalah anggota NII KW9," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 April 2011. Menurut Din, Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama sudah membentuk tim untuk menyelidiki adanya keterkaitan Al Zaytun dengan NII KW9. Itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu. "Akan tetapi, dalam sistem pengajarannya, tim itu tidak menemukan adanya penyimpangan dengan ajaran Islam," ujar Din. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, membantah Pondok Pesantren Al Zaytun terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9). "Kenyataannya belum ditemukan fakta hubungan Al Zaytun dengan NII," kata Hendropriyono usai melayat mendiang tokoh senior PDI Perjuangan, Theo Syafei, di rumah duka, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 29 April 2011. Din tidak menyebut nama pimpinan Al Zaytun itu, tapi sudah bukan rahasia lagi pemimpin ponpes yang sering dikunjungi pejabat negara itu adalah Abdussalam alias Panji Gumilang. Din juga mengakui, data-data yang terkait dengan Al-Zaytun masih sangat sedikit. Dulunya, Kementerian Agama pernah mengadakan penilitian untuk mencari tahu kebenaran tentang hubungan antara NII KW 9 dengan Al Zaytun, namun sayangnya tidak ada informasi yang berarti yang didapatkan. "Namun para pendiri pesantren ada satu, dua, tiga orang yang meyakini ada hubungan NII KW 9 dengan Al Zaytun," jelasnya. Din juga menyebut posisi wali ideologis di NII KW 9 sangat penting, bahkan saking pentingnya posisi tersebut diyakini mengalahkan wali biologis (orangtua). "Berdasarkan pengaduan yang mengalir ke MUI, ada pengaduan dari mantan NII, keluarga korban NII, terutama yang anaknya hilang, bahkan ada yang sudah ditemukan sudah menikah," kata Din. Sementara itu, pada Kamis kemarin, peneliti Sidney Jones menuturkan, NII memiliki banyak faksi yang tujuannya berbeda. "Tidak ada satu NII, ada banyak. Kalau di media ada berita anak-anak kena cuci otak, cari uang dan sebagainya, semua peristiwa itu dikaitkan ke KW 9 yang dipimpin Panji Gumilang. Kalau Pepi yang katanya direkrut oleh NII, tidak ada hubungan dengan KW 9," kata Sidney. Menurut Sidney, NII KW 9 pimpinan Panji Gumilang alias Abu Toto tidak bergerak di bidang terorisme, tetapi melakukan penipuan untuk mengumpulkan dana. Apalagi NII KW 9 juga dianggap sedang mengalami kesulitan finansial. Sedangkan eks KaBIN Hendropriyono yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Panji Gumilang menyebutkan, belum ditemukan fakta hingga saat ini hubungan Al Zaytun dengan NII KW 9. "Al Zaytun itu pesantren dengan nuansa pendidikan, tidak ada politik. Yang datang itu sejak Presiden Soeharto, BJ Habibie dan Presiden Megawati yang diwakilkan oleh saya. Jangan menuduh (Al Zaytun terkait NII KW 9), lebih baik diusut saja," katanya. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun AS Panji Gumilang emoh dirinya dikait-kaitkan dengan aktivitas Negara Islam Indonesia. Apalagi dirinya disebut -sebut sebagai NII Komandemen Wilayah - IX. "NII sudah sudah selesai sejak ditangkapnya Kartosuwiryo pada 1962" kata Panji Gumilang dalam wawancara khususnya kepada Tempo di pondoknya, Jumat 29 April 2011. "NII sudah hilang. Saya  tak pernah masuk atau keluar dari NII." Panji Gumilang juga mengaku tak tahu ketika ditanya, soal kedekatannya dengan Adah Jaelani, mantan pentolan NII dari Jawa Barat yang dikabarkan tinggal di pondok itu. Bahkan ketika ditanya soal adanya foto dirinya bersama Ada Jaelani, Gumilang mengaku tak tahu. "Saya tidak tahu. Saya tak bisa jelaskan karena  saya memang tidak tahu" ujarnya. Disebutkan dalam situs NII Crisis Center, Gumilang, pengasuh pondok pesantren  Al Zaytun memiliki kedekatan dengan Adah Jaelani. Menurut  pengakuan mantan Tibmara dan Garda Ma’had, mantan gembong NII Adah Jaelani kini sudah sepuh dan berada dalam pengawasan  Panji Gumilang. Adah Jaelani  adalah sisa mantan pejabat NII Kartosuwiryo yang diduga masih hidup. Selain Jaelani, pengikut Kartosuwiryo adalah  Masduki, dan Abdul Fathah. Jaelani pernah diadili oleh pengadilan Jakarta karena kasus sebagai imam/ kepala negara islam NII tahun 1983. Panji beralasan, foto bersama tokoh boleh-boleh saja. Namun itu tak  bisa diartikan bahwa dirinya menganut paham tertentu.  "Foto boleh saja, saya berdampingan dengan presiden ada, dengan militer, atau dengan siapa pun, tapi kan itu tidak menunjukkan saya penganut faham tertentu," kata Panji yang mengaku dekat dengan sejumlah petinggi militer. Sosok Panji Gumilang sendiri dinilai misterius. Al Chaidar, mantan anggota NII dan penulis buku 'Sepak Terjang KW9 Abu Toto Syekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo' menduga ada oknum intelijen yang melindungi Panji. Chaidar dalam bukunya  membenarkan ada pendoktrinan tentang NII, seperti mengkafirkan orang di luar Al Zaytun, boleh menipu dan mencuri. Motifnya, tidak pernah benar-benar berniat untuk mendirikan negara Islam. " Tidak, tidak ada," kata Panji.Dia juga membantah bahwa dia punya nama lain, seperti Abu Toto atau Abu Maarif. "Nama saya AS Panji Gumilang," Sementara itu, al Chaidar, pengamat teroris yang juga pernah bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII), menyatakan NII menyerakhan sebagian besar dana yang mereka kumpulkan dari anggotanya kepada intelejen. Menurut dia, orang yang masuk ke NII bukan hanya diminta uangnya namun juga diperas."Bukan hanya ditarik, tetapi juga diperas," kata Al Chaidar, Jumat (29/4). Dia menerangkan, uang yang dikumpulkan itu dipergunakan untuk bermacam-macam keperluan, seperti untuk membangun pesantren Al Zaytun, hingga diambil oknum intelijen yang berada di balik NII untuk mengelola kegiatannya. Al Chaidar membenarkan NII mempunyai simpanan emas seberat 20 ton. Emas ini, kata dia, dibawa ke Bank Century (kini Bank Mutiara). Ini karena Abu Toto atau Panji Gumilang pemimpin Al Zaytun mempunyai sebagian saham di Bank Century."Namun saya tidak tahu jumlah persisnya," terang dia. Dia mengatakan selain mengumpulkan uang, ada program qirot (sumbangan untuk negara) untuk mengumpulkan emas. Menurut dia, orang yang masuk ke NII bukan hanya diminta uangnya namun juga diperas."Bukan hanya ditarik, tetapi juga diperas," kata Al Chaidar. Dia mengatakan, orang yang bergabung ke NII akan ditarik dananya secara pelan- pelan seperti misalnya, mulai dari Rp100 ribu, Rp500 ribu, Rp1 juta hingga orang akhirnya meminjam sejumlah uang, menipu orang tua, meminjam kepada teman tanpa bayar dan akhirnya mencuri. Menurut dia, NII yang sekarang adalah pesantren Al Zaytun yang mengatasnamakan NII. Karena menurut dia, NII yang asli tidak ada gerakan aksi tipu menipu hingga pencucian otak. NII sekarang, menurut dia adalah program pemerintah supaya NII yang asli milik Kartosuwiryo tidak berkembang. "Al- Zaytun itu gerakan aliran sesat yang mengatasnamakan NII," kata Al Chaidar yang menulis buku Sepak Terjang KW9 Abu Toto Syekh A.S. Panji Gumilang Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M.

Briptu Norman Kebanjiran Foto Bersama Polwan

Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Gorontalo, Briptu Norman Kamaru, terus kebanjiran undangan untuk hadir di berbagai acara televisi. Kali ini, ia bersama aktris cilik Cinta "Juga Kuya" menghibur ratusan anggota Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi, Boy Rafli Amar, mengatakan kedatangan Briptu Norman di lapangan Polda Metro Jaya untuk pengambilan gambar tayangan hiburan bersama Cinta Juga Kuya.

Anggota Brimob Polda Gorontalo itu, sempat menyanyikan lagu karya band Jikustik berjudul "Setia". Bahkan, Briptu Norman terlibat interaksi dengan Cinta Juga Kuya melalui tebak-tebakan.

Kegiatan itu, kata Boy Rafli, tentunya mengundang perhatian dari teman-teman satu profesi dengan Norman yang bertugas di Polda Metro Jaya. Bahkan, para Polisi Wanita (Polwan) tak segan-segan meminta foto bersama dengannya. Salah satunya, Aiptu Erika yang rela berdesak-desakan demi mendapatkan giliran berfoto dengan Norman.

"Saya ini penggemar Norman, apalagi kita satu profesi. Sosok Norman tentunya memberikan efek positif bagi polisi yang tidak hanya melayani masyarakat namun juga menghibur," ujar Erika sambil memperlihatkan foto bersama Norman di telepon selulernya.

Terkait dengan kegiatan Briptu Norman yang menghibur masyarakat, Boy mengatakan, aktvitas anggota Brimob Polda Gorontalo itu mendapatkan izin dari Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo. "Kegiatan Briptu Norman bagian dari tugas negara," ujarnya.

Ia menambahkan, Briptu Norman mendapatkan honor dari setiap kegiatan undangan hiburan tersebut.

Sebelumnya, nama Briptu Norman dikenal masyarakat setelah muncul dalam rekaman video klip bertajuk "Polisi Gorontalo Menggila" diunggah melalui fasilitas "Youtube", 29 Maret 2011.

Rekaman video itu, menayangkan Norman yang tampak berjoget dan membawakan lagu India saat berjaga di pos penjagaan.

sumber : vivanews.com

Kemenkeu Terima 62 Laporan Rekening Mencurigakan

JAKARTA - Sejak 2007 sampai akhir Maret ini, Kementerian Keuangan telah mencatatkan 62 laporan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan saat ini sudah ditindaklanjuti di Inspektorat Jendral.
"Sampai Maret 2011 dari 2007, kita menerima 62 laporan dari PPATK. Kemudian seluruh laporan yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Itjen," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Kementerian keuangan, Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (14/4/2011).
Adapun tindakan yang telah dilakukan, kata dia, adalah pengumpulan bahan dan keterangan, setelah itu dilakukan audit oleh Irjen Kemenkeu, selanjutanya Itjen akan melakukan investigasi pada ke 62 kasus tersebut. Dia menjelaskan jika dalam penyidikannya ditemukan adanya gratifikasi maka perkara tersebut akan diserahkan kepada KPK.
"Yang terbukti transaksi keuangannya tidak benar maka diberikan sanksi sampai dengan pemberhentian tidak hormat," paparnya. "Tapi kalau tidak ditemukan indikasi penyimpangan ya kita lepaskan dan juga kalau bukan pegawai Kemenkeu, kita lepaskan," tambahnya.
Dia juga menjelaskan saat ini sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan kata lain Kemenkeu selalu memberikan data yang diminta oleh kepolisian. "Seluruh prosesnya kita lakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Bareskrim, karena ada koordinasi yang kita review setiap waktu. Semua proses harus satu pintu," jelas dia

sumber : okezone.com

PAN menuding Ketua DPR Marzuki Alie mengabaikan SBY

JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuding Ketua DPR Marzuki Alie mengabaikan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kaji ulang pembangunan gedung baru DPR.
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyebut Marzuki tidak memberi keleluasaan saat rapat konsultasi membahas proyek gedung baru DPR kemarin.
"Marzuki selalu menawarkan pada dua opsi setuju dan tidak setuju, sehingga tidak ada ruang opsi lain. Ini mengecewakan, apalagi kita dengar pidato presiden seperti apa, kenapa pidato presiden diabaikan?" sindir Teguh ketika berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Rapat konsultasi akhirnya memutuskan melanjutkan gedung baru seharga Rp1,1 triliun. Penolakan yang disuarakan PAN dan Gerindra pun diabaikan. PAN menolak dengan alasan gedung baru belum dibutuhkan untuk periode DPR saat ini.
"Kita harus melihat secara objektif, undang-undang saja bisa direvisi, kenapa terus seolah-olah (gedung ini) dipersoalkan prosedurnya. Padahal kita sumpah mendengar aspirasi rakyat, harusnya seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, SBY secara khusus memberi pernyataan mengenai efisiensi anggaran negara. Meski tidak menyebut secara langsung gedung baru DPR, SBY menyinggung sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan lembaga negara dan kementerian.
"Saya menginstruksikan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu, untuk dilakukan revisi penyesuaian. Bahkan barangkali memang tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY
sumber : okezone.com

akhirnya demokrat belajar mendengar

Berbagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ngotot meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR melunakkan sikap sebagian pimpinan Dewan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah di Jakarta, Sabtu (9/4/2011), mengutarakan, fraksinya akan mendukung jika rakyat menghendaki rencana itu ditinjau atau ditangguhkan sementara.
”Bahkan, jika rakyat ingin gedung baru DPR itu jangan dibangun dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) akan mengikuti suara rakyat. Pembangunan itu bisa ditinjau ulang, ditangguhkan, atau ditunda sampai waktu yang lebih kondusif,” tuturnya.
Padahal, F-PD adalah fraksi pendukung pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun itu. Hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menolak pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menolak pada Rapat Paripurna DPR (Kompas, 8-9/4/2011). Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far menilai pimpinan Dewan tak utuh menyampaikan sikap fraksi. PKB meminta rencana pembangunan gedung DPR tersebut dievaluasi, ditunda dulu.
Kader Demokrat pun meminta pembangunan gedung baru DPR itu setidaknya ditunda, seperti sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, misalnya, meminta pimpinan DPR memerhatikan sinyalemen Presiden, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang meminta evaluasi, penundaan, bahkan pembatalan pembangunan gedung yang tak patut dan tidak mendesak (Kompas, 8-9/4/2011).
Menurut Jafar Hafsah, F-PD akan lebih dulu berusaha meyakinkan masyarakat akan pentingnya pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja DPR, perbaikan tata kelola kedewanan, dan penguatan kelembagaan. Rencana ini mulai disusun sejak DPR periode 2004-2009, desainnya sudah ada, dan sekarang sedang dalam proses.
”Kami setuju pembangunan gedung baru dengan catatan perlu dibuat lebih efisien,” katanya lagi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi biaya pembangunan. Dahulu dananya direncanakan Rp 1,8 triliun, tetapi beberapa waktu diturunkan menjadi Rp 1,5 triliun, lalu jadi Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun.
”Namun, jika rakyat tetap berkehendak gedung baru itu belum dipandang perlu, kami siap melaksanakan itu. Kami akan ikuti suara rakyat,” ungkapnya. Peninjauan rencana pembangunan gedung DPR bisa dilakukan dengan mengajak pimpinan DPR kembali membicarakannya, bisa juga digelar rapat paripurna lagi.
Audit anggaran gedung
Secara terpisah, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa berkas pembangunan gedung baru DPR tersebut. Hal itu karena, menurut Adi Partogi SS dari OAI, ada indikasi kerugian negara dan mark up (penggelembungan anggaran) dalam proyek itu.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga ada persekongkolan pada proyek gedung baru DPR. Menurut Roy Salam dari Koalisi, ada dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan sejak tahun 2008 terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang tidak bisa dipertanggungjawaban DPR.
Terkait dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan dalam pembangunan itu, Jafar Hafsah setuju jika KPK menelaah kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. ”Terkait dana yang sudah dikeluarkan, DPR siap diperiksa KPK. DPR malah meminta KPK untuk mendampingi dan memberikan pemahaman bagaimana mengelola keuangan yang benar,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, KPK sedang menelaah dana yang dikeluarkan dari total rencana biaya pembangunan gedung baru DPR. Telaah untuk mencari kemungkinan adanya korupsi dalam proses itu.
Menurut Johan, KPK sudah menerima data dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan dana miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung baru DPR. Kebenaran data tersebut sedang dicek. Johan menuturkan, dalam 30 hari ini, telaah KPK akan selesai dan kemudian diberitahukan kepada LSM yang melapor.
Psikolog sosial Bagus Takwin heran dengan sikap DPR yang tetap ngotot meneruskan pembangunan gedung baru. Padahal, sebagian besar rakyat sudah mengkritik dan menolak rencana itu. ”Kenapa DPR ngotot? Jangan-jangan jika rencana itu batal, ada yang tak dapat uang proyek atau komisi?” katanya.
Indonesia Corruption Watch dan Malang Corruption Watch, Sabtu, meminta Presiden mencopot Ketua DPR Marzuki Alie karena tindakannya merugikan Partai Demokrat. Marzuki merupakan kader Partai Demokrat.
sumber : kompas.com

Kader PKS Buka Video Porno

Lagi-lagi soal kelakuan wakil rakyat di DPR. Kali ini sungguh tidak terpuji. Ketika DPR sedang sidang paripurna, Jumat siang, si wakil rakyat malah asyik sendiri menonton.
Tontonan si wakil rakyat ini yang bikin geleng-geleng kepala. Fotografer dari Media Indonesia, memotret si politisi sedang menonton film porno! Saat menonton sidang sedang membahas Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan pidato penutupan masa sidang III DPR.
Foto-foto film ini pertama kali dilansir oleh situs Media Indonesia, Jumat. Sang fotografer cukup jeli memerhatikan aksi si anggota dewan dengan gadget mahalnya menonton film tak senonoh.
Otomatis kelakuan anggota dewan membuat para wartawan peliput sidang paripurna gusar. Siapa si anggota dewan itu?
Anggota DPR yang ketahuan menonton film porno saat sidang paripurna adalah Arifinto, anggota Fraksi PKS, dari Komisi V. Arif mengaku dialah orang yang dipotret oleh fotografer Media Indonesia itu.
Arif lantas meminta maaf pada seluruh kader dan simpatisan PKS, serta masyarakat. "Saya mohon maaf atas kejadian ini. Ini sungguh bukan kesengajaan saya. Tapi ini sudah terjadi ya," katanya, Jumat.
Pria kelahiran 23 Juni 1961 ini mengatakan apa yang terjadi sudah takdir. "Yang jelas saya tidak nonton dan saya tidak menikmati adegan-adegan itu. Beberapa detik begitu tahu isinya porno langsung saya matikan dan hapus," kata dia.
Arif adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Purwakarta, KArawang, Bekasi). Di PKS, ia duduk di Komisi Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Pusat PKS.

Arifinto membantah keras bahwa dia dengan sengaja menonton video porno saat sedang bertugas sebagai anggota legislatif. "Tidak ada niat atau kesengajaan untuk menikmati. Mungkin pas saya klik, wartawan melihat," ucap dia.
Mohamad Irfan, fotografer Harian Umum Media Indonesia yang menangkap ulah anggota DPR dari PKS itu mengaku mengambil gambar itu saat sidang riuh oleh walk outnya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra dari sidang. Dua fraksi itu tidak setuju dengan pembangunan gedung yang biayanya melanjit ke Rp 1,16 triliun itu.
Anggota dewan yang asyik menonton video porno itu bernomor 72, berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya Arifinto.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. saat dihubungi, Jumat, 8 April 2011.
Di singung apakah Arifinto pantas diberi sanksi atas perbuatannya itu, Luthfi Hasan menolak menjawab, dia cuma menegaskan bahwa, "Saya tidak ikut memberikan jawaban," ucap Luthfi.


sumber : harian bangsa

Peneliti IPB Teliti Serangan Ulat Bulu

Hama ulat bulu yang menyerang kawasan Probolinggo, Jawa Timur, kini sudah mulai masuk ke fase kepompong dan kupu-kupu. Tak heran jika di Desa Keropak, Kecamatan Bantaran, Selasa (5/4), di sejumlah pepohonan ditemui banyak kupu-kupu.

Serangan hama ulat bulu dalam populasi besar ini menarik perhatian dua orang ahli hama tanaman asal Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Mereka melakukan penelitian untuk mengetahui jenis ulat bulu yang menyerang serta penyebab pasti pesatnya perkembangnya ulat bulu ini.

Kedua penelti mengumpulkan sampel penelitian berupa kepompong dan kupu kupu. Sampel ini akan diteliti lebih lanjut di laboraturium penelitian hama tanaman di IPB.

Dari identifikasi awal profesor sekaligus guru besar ilmu hama tanaman IPB Aunu Rauf menduga ulat bulu yang menyerang di wilayah Probolinggo termasuk jenis baru dari famili dimantrige. Jenis ulat bulu ini biaanya berkembang di pepohonan terutama pohon mangga.
Berdasarkan penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan dua jenis ulat bulu. Hewan yang menyerang wilayah Probolinggo berukuran lebih kecil berwarna abu-abu dengan bulu putih. Sedangkan ulat bulu yang sudah teridentifikasi berukuran lebih besar dan berwarna coklat.
sumber : lipuran6.com

Jangan Beri Sanksi 'Polisi Menggila'

Aksi 'Gila' Polisi Gorontalo (youtube)

Meski publik tergelak melihat aksi anggota kepolisian Briptu Norman Kamaru menyanyikan salah satu lagu India sambil berjoget, namun sanksi disipliner sudah di depan mata.

"Aturan-aturan yang berlaku kami terapkan. (Kami) minta laporan pertanggungjawaban apa sebenarnya motivasi melakukan gerakan itu," kata Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wilson Damanik.

Ulah Norman selaku personel polisi itu, menurut Polda Gorontalo, tidak etis. "Pertama, karena dia menggunakan seragam, dan kedua, dia melakukannya saat sedang bertugas," kata dia.

Pembaca berita pun angkat suara. Sebagian besar, mereka mempertanyakan niat Polda Gorontalo memberikan sanksi karena aksi Norman yang kocak ini.

Salah satu pembaca, Dwi, menulis: mohon pak polisi yang lucu ini jangan diberi sanksi, setidaknya ini malah bagus lho, bisa memperbaiki citra polisi dimata masyarakat.

Sementara pembaca lain, Yotut, menulis: Nih petinggi polisi kurang kerjaan ya. Masak aksi begini kok mau dikasih sanksi. Pikir tuh anggota emang enak jaga berjam-jam di pos. Kalian para petinggi enak ada ruangan AC ,TV,DVD. lengkap hiburan. Mikir Komendan..!
Bahkan, Apip meminta petinggi kepolisian meninjau ulang rencana pemberian sanksi bagi Norman: Polisi juga manusia butuh hiburan. Gerakan badan dan bibirnya pas banget. Pa Norman kreatif. Coba atasan dikaji ulang rencana memberikan sanksi pada Pak Norman.
sumber : www.vivanews.com

Demi Bertemu Ibu, Dia Berlayar California-Bali Sendirian

DENPASAR - Rob Rama Rambini (52) pria kelahiran Italia, berhasil mewujudkan ambisinya mengarungi lautan bebas dari California AS ke Bali, seorang diri hanya ingin bertemu Kanjeng Ayu Tristutji Kamal, ibunya yang tinggal di Indonesia.

Bahkan atas keberanian dan prestasinya menyabet rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), orang Indonesia pertama yang berlayar sendirian dari California ke Bali. Rob yang semula dijadwalkan tiba di Pelabuhan Benoa, Denpasar Sabtu (2/4) sekira pukul 14.00 Wita, namum baru tiba sekira pukul 01.27 Wita, tadi pagi.

Penghargaan Muri Nomor 4810/R.MURI/IV/2011 diserahkan perwakilan MURI disaksikan Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar di Pelabuhan Serambi Mariana Benoa, Kota Denpasar, Bali, Minggu (3/04/2011).

Dia pun bertutur tentang pengembaraannya yang memang dilakukan sejak usia muda. "Tujuan saya ke Indonesia karena sudah lama tidak bertemu ibu. Itu motivasi saya ke Indonesia," kata Rob Rambini. Ibunda Rob Rambini adalah kerabat Kraton Surakarta, Jawa Tengah.

Sebelumya, Rob Rambini berlayar dari California ke Hawaii, kemudian turun melalui Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Karang Laut, ke Port Moresby, Papua New Guinea. Pria yang hobi fotografi itu meninggalkan Port Moresby, 12 November 2010.

Meski sendirian berlayar tak mengurangi semangatnya hingga ia berhasil masuk melalui perairan Indonesia, lalu mendarat selama sehari di Pulau Tanimbar, Saumlaki, untuk memasok kebutuhan logistik.

Sayangnya saat akan merapat ke Bali, cuaca cukup buruk sehingga harus beberapa kali melakukan pendaratan mendadak, karena kondisi cuaca dan gelombang tinggi.

Kini bersyukur setelah berpetualang selama 30 tahun mencari pengalaman akhirnya tiba dengan selamat di Indonesia bertemu dengan semua kerabatnya yang telah lama berpisah. "Saya tiga bulan di Bali ya untuk jalan-jalan," kata dia soal rencananya setelah bertemu sang ibu.

Tampak ikut menyambut kedatangan Rob Rambini, Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar, General Manager Pelindo III Benoa Iwan Sabatini, Kadis Pariwisata Bali Ida Bagus Kade Subhiksu, Putri Duta Pariwisata Indonesia dan undangan lainnya.

Obama Kecam Pembakaran Kitab Suci

Washington DC: Presiden Barack Obama pada Sabtu (2/4), mengecam pembakaran Alquran oleh seorang pendeta di Amerika Serikat. Dia mengemukakan hal itu menyusul demonstrasi besar yang mengakibatkan 17 orang tewas di Afghanistan. Sepuluh orang tewas saat demonstrasi yang dimulai di pusat Kota Kandahar di Afghanistan bagian selatan. Polisi bentrok dengan kerumunan massa, Sabtu, sehari setelah tujuh staf Perserikatan Bangsa-Bangsa tewas di Kota Mazar-i-Sharif di Afghanistan bagian utara 

"Penodaan atas setiap naskah suci, termasuk Alquran, adalah sangat tidak toleran dan fanatik," kata Obama dalam pernyataan untuk menghormati mereka yang tewas dalam serangan itu.
"Namun, menyerang dan membunuh orang yang tidak bersalah sebagai pembalasan adalah melampaui batas, dan penghinaan pada kesusilaan dan martabat manusia. Tidak ada agama yang menoleransi pembunuhan dan pemenggalan orang tak bersalah, dan tidak ada pembenaran pada tindakan tidak terhormat dan tercela."
Lebih jauh Obama mengatakan: "Sekaranglah waktunya untuk membangkitkan kemanusiaan bersama bahwa kita berbagi, dan itulah yang ditunjukkan oleh para pekerja AS yang kehilangan jiwa mereka dalam upaya membantu rakyat Afghanistan."

Kambing Berjalan Layaknya Manusia

SEEKOR kambing di Provinsi Liaoning, China, terlahir tanpa memiliki dua kaki belakang. Kambing berusia tiga bulan yang dinamakan Yang Yang itu seketika menjadi perbincangan warga sekitar ketika Lv Shanlu sang pemilik, mendapati Yang Yang berjalan menggunakan kedua kaki depannya. Bahkan, Lv mengungkapkan bahwa Yang Yang dapat berlari-lari mengitari pekarangannya dengan kedua kaki depannya. Awalnya, dia meragukan kambing kecilnya akan bertahan hidup ketika ia dilahirkan tanpa kaki belakang. "Dia mencoba untuk berdiri, tetapi setelah banyak mencoba, ia gagal dan hanya bisa berbaring di tanah," ujar Lv. "Saya dan istri bekerja keras untuk menjaganya, saya bergantian membawa dia kepada ibunya untuk disusui, seraya berharap dia bisa bertahan hidup. Dan tampaknya ia berkemauan keras untuk itu," imbuhnya. Cao Yulan, istri Lv, mengatakan bahwa sangat sedih ketika pada awalnya melihat Yang Yang mencoba untuk berdiri, namun selalu terjatuh. Tetapi Yang Yang selalu berusaha mencoba berulang kali. Yulan kadang tidak sanggup menyaksikan hal tersebut. Akhirnya, Lv memutuskan untuk menolong Yang Yang dengan melatihnya berjalan dengan dua kaki depannya. Setiap hari, Lv membantu Yang Yang berdiri dan mengajak ia mengitari pekarangan. Dalam waktu sebulan, akhirnya Yang Yang dapat berdiri, berjalan bahkan berlari dengan kedua kaki depannya, tanpa bantuan dari Lv. "Kini Yang Yang setiap hari sudah dapat berdiri dan berjalan menggunakan kedua kakinya, layaknya seorang manusia," jelas Lv. "Selama 61 tahun saya hidup, baru kali saya menyaksikan keajaiban seperti ini," imbuhnya.

 

Kemelut Sepak bola Indonesi

Negara-negara Arab dilanda gempa huruhara, Jepang dilanda gempa tsunami, Portugal dilanda gempa ekonomi, Indonesia dilanda gempa sepak bola.

Praktis seluruh energi lahir-batin bangsa Indonesia sedang habis-habisan dicurahkan untuk urusan sepak bola. Sayang, urusannya bukan benar-benar menyepak bola, melainkan malah sekadar saling sepak-menyepak dalam urusan organisasi sepak bola. Lembaga sepak bola di Indonesia yang disebut PSSI mendadak menjadi paling dipermasalahkan atau minimal paling diberitakan di Indonesia. Kendati masyarakat luar negeri tidak peduli sebab memang cuma bangsa Indonesia yang berkepentingan mengurusi organisasi sepak bola di dalam negerinya sendiri.

PSSI memang layak dipermasalahkan karena rapor bangsa Indonesia di bidang sepak bola tidak terlalu membanggakan seperti Brasil yang tidak pernah absen pada kejuaraan dunia sepak bola. Brasil bahkan lima kali menjadi juara dunia dari lima belas kali kejuaraan dunia. Indonesia tidak pernah lolos babak prakualifikasi sambil hanya berjaya di pertandingan sepak bola yang tidak melibatkan kesebelasan bangsa asing seperti di PON. Meski begitu, semangat bangsa Indonesia dalam bersepak bola tetap berkobar-kobar! Pasti ada sesuatu yang keliru. Kendati prestasi sangat buruk, sepak bola terbukti tetap menjadi olahraga paling populer di Indonesia, bahkan mengungguli bulutangkis yang membuat Indonesia cukup sering menjadi juara dunia.

Akibat massa penggemar berlimpah, jumlah duit yang dihamburkan untuk ”membina” sepak bola juga berlimpah jauh lebih besar ketimbang bulutangkis! Maka sepak bola juga menjadi sasaran utama kaum politisi maupun kaum bisnis. Dengan potensi perjudian ilegalnya, sepak bola memiliki potensi duit sakti mandraguna di Indonesia. Andaikata perjudian sepak bola dilegalkan, negara akan memperoleh sumber pajak bukan alang kepalang. Namun, niscaya ada pihak-pihak yang lebih senang apabila perjudian sepak bola tetap ilegal seperti Al Capone yang berjaya di masa minuman keras ilegal di Amerika Serikat.

Akibat potensi politik dan ekonomi yang memang luar biasa ampuh, jabatan Ketua Umum PSSI menjadi salah satu jabatan paling didambakan di Indonesia. Banyak yang lebih memilih menjadi Ketua Umum PSSI ketimbang Presiden RI! Akibat didambakan, jabatan Ketua Umum PSSI menjadi rebutan. Yang sudah menjadi ketua umum bertahan mati-matian untuk tetap menjadi Ketua Umum PSSI didukung mereka yang ikut diuntungkan. Sementara yang belum menjadi Ketua Umum PSSI juga mati-matian ingin menjadi ketua umum didukung oleh mereka yang ingin ikut diuntungkan dari mengurusi sepak bola. Begitu sengit persaingan sehingga masa lalu kriminal pun tidak menjadi halangan untuk mencalonkan diri, bahkan bisa benar-benar terpilih menjadi Ketua Umum PSSI.

Seorang calon yang dianggap paling tepat untuk menjadi Ketua Umum PSSI adalah tidak kurang dari mantan wakil presiden merangkap mantan ketua umum parpol besar yang kebetulan juga pengusaha sukses, Jusuf Kalla (JK). Namun, mungkin akibat sudah menjadi Ketua Umum PMI dan tidak mau mencari masalah di masa usia senja, Jusuf Kalla menolak. Secara spontan JK menyatakan bahwa calon yang paling tepat untuk menjadi Ketua Umum PSSI adalah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Saran JK sebenarnya rasional sekaligus profesional, mengingat Sutiyoso sudah memiliki pengalaman sukses memimpin organisasi olahraga termasuk sepak bola, memiliki kemampuan leadership militer yang tegas sudah teruji badai topan tata laksana ibu kota Republik Indonesia.

Kini Sutiyoso juga cukup punya waktu leluasa untuk konsentrasi fokus mengurus sepak bola. Memang saran JK tepat dan benar, namun masalahnya kini bergantung Bang Yos mau atau tidak mengorbankan masa tenteram menikmati hari tua untuk mengurusi sepak bola Indonesia nan sarat kemelut deru campur debu bepercik keringat, air mata, dan darah!

Koin Untuk Presidenku

Gerakan sindiran atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun terus bergulir. Lihat saja di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta, Selasa (25/1) kemarin. Entah siapa yang menggagas, kotak kaca plastik bertuliskan "Koin untuk Presiden" diletakkan di kursi depan ruang rapat Komisi III. Kotak ini sudah terisi ratusan koin pecahan 500-an rupiah sebelum akhirnya raib.

Bukan hanya di DPR, di dunia maya pun muncul karikatur yang mengajak pembacanya membantu menambah gaji Presiden dengan menyisihkan koin. Ada yang isinya positif, ada juga yang negatif. Situs jejaring sosial juga banyak memuat komentar masyarakat terkait isu ini. Tak mudah memang jadi pemimpin, apalagi memimpin sebuah bangsa. Perilaku, ucapan, bahkan keluhan harus dipikir masak-masak sebelum terucap.