Ada Skenario Merusak Unjuk Rasa Jadi Menakutkan

JAKARTA- Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengungkapkan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan segala cara untuk meredam gejolak penolakan penaikan harga BBM, terutama di kampus-kampus. Antara lain dengan mengajak puluhan pimpinan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari berbagai universitas ke luar negeri.

"Saya merasa ada skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan. Bukan tidak mungkin disusupkan pasukan perusak"

Namun, tampaknya upaya itu tidak berhasil. Itu sebabnya, sekarang dimunculkan skenario merusak unjuk rasa jadi menakutkan. Inilah yang mendorong pemerintah lalu membangun opini insinuasi negatif seolah para penentang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat itu akan membuat huru-hara.
"Saya merasa ada skenario merusak unjuk rasa rakyat menjadi betul-betul menakutkan, bukan tidak mungkin akan disusupkan 'pasukan perusak' yang akan melakukan tindakan anarkis dari barisan massa aksi. Sehingga dengan demikian ada cukup alasan TNI-Polri bersenjata merangsek ke dan membubarkan paksa pengunjuk rasa," ujar Adhie di Jakarta, Senin (26/3/2012).
Pemerintah, menurut Adhie, juga ditengarai menebar rasa takut di kalangan etnis Tionghoa bahwa aksi menentang kebijakan penaikan harga BBM yang akan dimulai pada 27 Maret ini bakal berujung kerusuhan sebagaimana terjadi pada Mei 1998. Padahal, rencana penaikan harga BBM itu hanya pemicu saja dari gerakan massa. Sebab sejatinya rakyat dan mahasiswa sudah sangat muak pada rezim korup, yang oleh para pemuka agama dibilang "rezim pembohong".
"Aksi yang menakutkan inilah yang kemudian jadi alasan utama diturunkannya pasukan TNI bersenjata lengkap yang disiapkan sebagai alat pemukul para pengunjuk rasa. Padahal selama ini polisi tidak pernah bermasalah dalam menangani dan mengawal setiap unjuk rasa," ujar Adhie.
Oleh sebab itu, Adhie mengingatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, agar menyikapi para pengunjuk rasa secara proporsional. Sebab tugas dan tanggungjawab TNI-Polri adalah mengamankan NKRI, dan rakyat Indonesia.
"Boleh menjaga keselamatan Presiden dan keluarganya, tapi bukan menjaga keselamatan dan kelangsungan kekuasaannya yang korup dan tidak berpihak kepada rakyat," ujar mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Belajar dari masa lalu, menurut Adhie, harus ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi banyak korban jiwa dan pelanggaran HAM akibat melanggar undang-undang atau menyalahi prosedur yang biasa diberlakukan.

PDI-P Curiga Sikap Ngotot Demokrat

JAKARTA — Sikap Partai Demokrat yang ngotot mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi dinilai tidak murni lantaran kondisi anggaran negara menyusul meningkatnya harga minyak dunia.
Hendrawan Supratikno, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, pihaknya mencurigai lima kepentingan Partai Demokrat mengusulkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter. Pertama, kenaikan harga BBM akan menutupi atau sebagai pengalihan isu dugaan korupsi yang menyandera kader-kader Partai Demokrat.
Kepentingan kedua, lanjut Hendrawan, untuk menguji soliditas partai koalisi pemerintah di saat situasi sulit. Ketiga, kompensasi jika harga BBM naik berupa uang tunai untuk rakyat miskin akan dimanipulasi Partai Demokrat demi mencegah kemerosotan elektoral seperti ditunjukkan berbagai hasil survei belakangan ini.
Kepentingan keempat, tambah anggota Komisi VI itu, kenaikan harga BBM akan mengurangi tekanan internasional yang menghendaki liberalisasi pasar migas Indonesia.
Kepentingan kelima, kenaikan harga BBM dan BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) akan berpotensi mengulangi skenario sukses 2009 lalu. "Akan ada penurunan harga BBM jelang Pemilu dan Pilpres 2014," kata Hendrawan di ruang F-PDIP di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie membantah penilaian tersebut. Menurut dia, situasi harga minyak dunia akan mengancam belanja negara di mana di dalamnya terdapat dana untuk program prorakyat.
"Kalau minyak naik terus belanja negara akan terus dikurangi. Banyak yang beli BBM bersubsidi itu yang punya mobil, punya motor. Jangan lah kita bodohi rakyat seolah yang prokenaikan harga BBM tidak prorakyat. Kasihan rakyat sudah susah, dibodohi lagi," kata Marzuki.
Ketua DPR itu juga membantah bahwa BLSM nantinya untuk kepentingan Demokrat menghadapi Pemilu 2014. "Pemilu 2014 masih jauh. Dampak kenaikan pasti memukul rakyat yang sudah sulit. Masak membantu rakyat ditolak," pungkas dia.

Pemerintah Bunuh Diri jika Harga BBM Naik Tengah Tahun

JAKARTA — Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sulit dilakukan pada tengah tahun, seperti bulan Juli. Pasalnya, kata dia, bulan tersebut merupakan masa liburan sekolah dan masa menjelang Lebaran.
"Oh, riskan (tengah tahun). Saya kira pemerintah tidak akan berani. Kalau mau, September-Oktober kenaikannya, yang aman di sana," ujar Sasmito di BPS, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Ia menerangkan, bulan Maret-April sebenarnya adalah yang paling aman untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, biasanya dua bulan ini terjadi deflasi atau sekalipun terjadi inflasi masih kecil besarannya mengingat bulan-bulan tersebut adalah masa panen raya. Masa panen raya juga berlangsung pada September-Oktober. Sasmito juga mengatakan, dua bulan tersebut merupakan masa setelah Lebaran. "Setelah Lebaran kan daya beli kita turun. Harga ayam jatuh, segala macam jatuh. Nah pas tuh," sebut dia.
Namun, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan pada tengah tahun, itu adalah suatu hal yang sulit. Bulan-bulan pada tengah tahun biasanya merupakan musim liburan dan tahun ajaran baru. Sekaligus masa menjelang puasa. "Ditambah harga BBM naik, pemerintah bunuh diri kalau menaikkan pada bulan Juli. Tidak akan," tegas Sasmito.
Oleh sebab itu, BPS melihat lebih aman jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan September-Oktober. Ia memperkirakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter pada bulan tersebut, dampaknya terhadap inflasi tidak besar. Ia memperkirakan inflasi tidak akan sampai 6,8 persen seperti asumsi pemerintah dalam APBN-P 2012. Ia memprediksi inflasi hanya sekitar 6 persen. "Kalau (kenaikan) di bawah Rp 1.500, ya lebih kecil lagi (dampaknya terhadap inflasi)," tambahnya.
Sasmito kembali mengingatkan, hitungan BPS yakni setiap kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 500, maka tambahan inflasi langsung sekitar 0,3 persen. Sedangkan, dampak inflasi tidak langsung sekitar satu hingga dua kali lipat dari dampak langsung. "Kalau misalnya naik Rp 500 maka inflasi di bulan itu berkisar 0,5 sampai 1,2 persen. Kira-kira di situlah," terang dia.
Sebelumnya, baik pemerintah maupun pengamat memprediksi harga BBM bersubsidi bisa naik pada bulan Mei atau Juli. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan, kenaikan harga BBM mungkin naik pada Mei mendatang. "Pokoknya asal 6 bulan, dari mana saja. Kalau sekarang enggak mungkin. Enam bulan sekarang belum mencapai 15 persen. Kalau Mei enam bulan ke belakang, sudah 15 persen naik. Mei juga bisa naik kalau jeblok harga minyaknya, ya langsung," ujar Widjajono, di Kompleks DPR, Jakarta, Sabtu (31/3/2012) dini hari.
Sementara itu, pengamat energi Kurtubi bahkan memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa terjadi pada bulan Juli. "Jika (enam bulan) dihitung dari Januari, akhir Juni atau awal Juli harga BBM bisa naik. Tapi itu tergantung kondisi pasar minyak dunia," ujar Kurtubi  Minggu (1/4/2012).

sumber : kompas.com