JAKARTA,— Kasus suap di Kemenpora harus diusut tuntas. "Bila memang terdapat indikasi melibatkan dua oknum partai berkuasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap berani memproses," kata anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, Sabtu (30/4/2011) di Jakarta.
Lebih jauh anggota Dewan dari PKS ini menegaskan, KPK jangan menghentikan kasus korupsi ini hanya pada tingkat sekretaris menteri (Sesmenpora Wafid Muharam) ataupun sekelas MRM yang merupakan bawahan bendahara umum Partai Demokrat.
"Jangan sampai KPK terlihat menjadi alat politik oleh partai yang berkuasa, terlihat tumpul bila persoalan hukum menyangkut partai berkuasa," tegas Aboe Bakar.
Selama ini, menurut Aboe, ada kesan KPK akan terkesan tajam dan cepat bereaksi pada persoalan hukum lawan politik. Menurutnya, rakyat masih mengingat banyak politisi yang ditangkap KPK akibat menerima suap pemilihan Gubernur BI.
"Sampai sekarang rakyat masih menunggu KPK menangkap para penyuapnya. Tidak hanya KPK, semua penegak hukum harus memegang adagium pro justicia bukan pro politica," ujar Aboe Bakar.
sumber : KOMPAS.com
Latest Entries »
Sabtu, 30 April 2011
Pendiri Al Zaytun Anggota NII
Kamis, 14 April 2011
Briptu Norman Kebanjiran Foto Bersama Polwan
Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Gorontalo, Briptu Norman Kamaru, terus kebanjiran undangan untuk hadir di berbagai acara televisi. Kali ini, ia bersama aktris cilik Cinta "Juga Kuya" menghibur ratusan anggota Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi, Boy Rafli Amar, mengatakan kedatangan Briptu Norman di lapangan Polda Metro Jaya untuk pengambilan gambar tayangan hiburan bersama Cinta Juga Kuya.
Anggota Brimob Polda Gorontalo itu, sempat menyanyikan lagu karya band Jikustik berjudul "Setia". Bahkan, Briptu Norman terlibat interaksi dengan Cinta Juga Kuya melalui tebak-tebakan.
Kegiatan itu, kata Boy Rafli, tentunya mengundang perhatian dari teman-teman satu profesi dengan Norman yang bertugas di Polda Metro Jaya. Bahkan, para Polisi Wanita (Polwan) tak segan-segan meminta foto bersama dengannya. Salah satunya, Aiptu Erika yang rela berdesak-desakan demi mendapatkan giliran berfoto dengan Norman.
"Saya ini penggemar Norman, apalagi kita satu profesi. Sosok Norman tentunya memberikan efek positif bagi polisi yang tidak hanya melayani masyarakat namun juga menghibur," ujar Erika sambil memperlihatkan foto bersama Norman di telepon selulernya.
Terkait dengan kegiatan Briptu Norman yang menghibur masyarakat, Boy mengatakan, aktvitas anggota Brimob Polda Gorontalo itu mendapatkan izin dari Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo. "Kegiatan Briptu Norman bagian dari tugas negara," ujarnya.
Ia menambahkan, Briptu Norman mendapatkan honor dari setiap kegiatan undangan hiburan tersebut.
Sebelumnya, nama Briptu Norman dikenal masyarakat setelah muncul dalam rekaman video klip bertajuk "Polisi Gorontalo Menggila" diunggah melalui fasilitas "Youtube", 29 Maret 2011.
Rekaman video itu, menayangkan Norman yang tampak berjoget dan membawakan lagu India saat berjaga di pos penjagaan.
sumber : vivanews.com
Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi, Boy Rafli Amar, mengatakan kedatangan Briptu Norman di lapangan Polda Metro Jaya untuk pengambilan gambar tayangan hiburan bersama Cinta Juga Kuya.
Anggota Brimob Polda Gorontalo itu, sempat menyanyikan lagu karya band Jikustik berjudul "Setia". Bahkan, Briptu Norman terlibat interaksi dengan Cinta Juga Kuya melalui tebak-tebakan.
Kegiatan itu, kata Boy Rafli, tentunya mengundang perhatian dari teman-teman satu profesi dengan Norman yang bertugas di Polda Metro Jaya. Bahkan, para Polisi Wanita (Polwan) tak segan-segan meminta foto bersama dengannya. Salah satunya, Aiptu Erika yang rela berdesak-desakan demi mendapatkan giliran berfoto dengan Norman.
"Saya ini penggemar Norman, apalagi kita satu profesi. Sosok Norman tentunya memberikan efek positif bagi polisi yang tidak hanya melayani masyarakat namun juga menghibur," ujar Erika sambil memperlihatkan foto bersama Norman di telepon selulernya.
Terkait dengan kegiatan Briptu Norman yang menghibur masyarakat, Boy mengatakan, aktvitas anggota Brimob Polda Gorontalo itu mendapatkan izin dari Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo. "Kegiatan Briptu Norman bagian dari tugas negara," ujarnya.
Ia menambahkan, Briptu Norman mendapatkan honor dari setiap kegiatan undangan hiburan tersebut.
Sebelumnya, nama Briptu Norman dikenal masyarakat setelah muncul dalam rekaman video klip bertajuk "Polisi Gorontalo Menggila" diunggah melalui fasilitas "Youtube", 29 Maret 2011.
Rekaman video itu, menayangkan Norman yang tampak berjoget dan membawakan lagu India saat berjaga di pos penjagaan.
sumber : vivanews.com
Kemenkeu Terima 62 Laporan Rekening Mencurigakan
JAKARTA - Sejak 2007 sampai akhir Maret ini, Kementerian Keuangan telah mencatatkan 62 laporan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan saat ini sudah ditindaklanjuti di Inspektorat Jendral.
"Sampai Maret 2011 dari 2007, kita menerima 62 laporan dari PPATK. Kemudian seluruh laporan yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Itjen," ujar Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Kementerian keuangan, Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (14/4/2011).
Adapun tindakan yang telah dilakukan, kata dia, adalah pengumpulan bahan dan keterangan, setelah itu dilakukan audit oleh Irjen Kemenkeu, selanjutanya Itjen akan melakukan investigasi pada ke 62 kasus tersebut. Dia menjelaskan jika dalam penyidikannya ditemukan adanya gratifikasi maka perkara tersebut akan diserahkan kepada KPK.
"Yang terbukti transaksi keuangannya tidak benar maka diberikan sanksi sampai dengan pemberhentian tidak hormat," paparnya. "Tapi kalau tidak ditemukan indikasi penyimpangan ya kita lepaskan dan juga kalau bukan pegawai Kemenkeu, kita lepaskan," tambahnya.
Dia juga menjelaskan saat ini sudah ada kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan kata lain Kemenkeu selalu memberikan data yang diminta oleh kepolisian. "Seluruh prosesnya kita lakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Bareskrim, karena ada koordinasi yang kita review setiap waktu. Semua proses harus satu pintu," jelas dia
sumber : okezone.com
Selasa, 12 April 2011
PAN menuding Ketua DPR Marzuki Alie mengabaikan SBY
JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuding Ketua DPR Marzuki Alie mengabaikan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kaji ulang pembangunan gedung baru DPR.
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyebut Marzuki tidak memberi keleluasaan saat rapat konsultasi membahas proyek gedung baru DPR kemarin.
"Marzuki selalu menawarkan pada dua opsi setuju dan tidak setuju, sehingga tidak ada ruang opsi lain. Ini mengecewakan, apalagi kita dengar pidato presiden seperti apa, kenapa pidato presiden diabaikan?" sindir Teguh ketika berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Rapat konsultasi akhirnya memutuskan melanjutkan gedung baru seharga Rp1,1 triliun. Penolakan yang disuarakan PAN dan Gerindra pun diabaikan. PAN menolak dengan alasan gedung baru belum dibutuhkan untuk periode DPR saat ini.
"Kita harus melihat secara objektif, undang-undang saja bisa direvisi, kenapa terus seolah-olah (gedung ini) dipersoalkan prosedurnya. Padahal kita sumpah mendengar aspirasi rakyat, harusnya seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, SBY secara khusus memberi pernyataan mengenai efisiensi anggaran negara. Meski tidak menyebut secara langsung gedung baru DPR, SBY menyinggung sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan lembaga negara dan kementerian.
"Saya menginstruksikan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu, untuk dilakukan revisi penyesuaian. Bahkan barangkali memang tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY
sumber : okezone.com
Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno menyebut Marzuki tidak memberi keleluasaan saat rapat konsultasi membahas proyek gedung baru DPR kemarin.
"Marzuki selalu menawarkan pada dua opsi setuju dan tidak setuju, sehingga tidak ada ruang opsi lain. Ini mengecewakan, apalagi kita dengar pidato presiden seperti apa, kenapa pidato presiden diabaikan?" sindir Teguh ketika berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Rapat konsultasi akhirnya memutuskan melanjutkan gedung baru seharga Rp1,1 triliun. Penolakan yang disuarakan PAN dan Gerindra pun diabaikan. PAN menolak dengan alasan gedung baru belum dibutuhkan untuk periode DPR saat ini.
"Kita harus melihat secara objektif, undang-undang saja bisa direvisi, kenapa terus seolah-olah (gedung ini) dipersoalkan prosedurnya. Padahal kita sumpah mendengar aspirasi rakyat, harusnya seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, SBY secara khusus memberi pernyataan mengenai efisiensi anggaran negara. Meski tidak menyebut secara langsung gedung baru DPR, SBY menyinggung sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan lembaga negara dan kementerian.
"Saya menginstruksikan rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu, untuk dilakukan revisi penyesuaian. Bahkan barangkali memang tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," kata SBY
sumber : okezone.com
Sabtu, 09 April 2011
akhirnya demokrat belajar mendengar
Berbagai kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang ngotot meneruskan rencana pembangunan gedung baru DPR melunakkan sikap sebagian pimpinan Dewan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah di Jakarta, Sabtu (9/4/2011), mengutarakan, fraksinya akan mendukung jika rakyat menghendaki rencana itu ditinjau atau ditangguhkan sementara.
”Bahkan, jika rakyat ingin gedung baru DPR itu jangan dibangun dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) akan mengikuti suara rakyat. Pembangunan itu bisa ditinjau ulang, ditangguhkan, atau ditunda sampai waktu yang lebih kondusif,” tuturnya.
Padahal, F-PD adalah fraksi pendukung pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun itu. Hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menolak pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menolak pada Rapat Paripurna DPR (Kompas, 8-9/4/2011). Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far menilai pimpinan Dewan tak utuh menyampaikan sikap fraksi. PKB meminta rencana pembangunan gedung DPR tersebut dievaluasi, ditunda dulu.
Kader Demokrat pun meminta pembangunan gedung baru DPR itu setidaknya ditunda, seperti sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, misalnya, meminta pimpinan DPR memerhatikan sinyalemen Presiden, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang meminta evaluasi, penundaan, bahkan pembatalan pembangunan gedung yang tak patut dan tidak mendesak (Kompas, 8-9/4/2011).
Menurut Jafar Hafsah, F-PD akan lebih dulu berusaha meyakinkan masyarakat akan pentingnya pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja DPR, perbaikan tata kelola kedewanan, dan penguatan kelembagaan. Rencana ini mulai disusun sejak DPR periode 2004-2009, desainnya sudah ada, dan sekarang sedang dalam proses.
”Kami setuju pembangunan gedung baru dengan catatan perlu dibuat lebih efisien,” katanya lagi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi biaya pembangunan. Dahulu dananya direncanakan Rp 1,8 triliun, tetapi beberapa waktu diturunkan menjadi Rp 1,5 triliun, lalu jadi Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun.
”Namun, jika rakyat tetap berkehendak gedung baru itu belum dipandang perlu, kami siap melaksanakan itu. Kami akan ikuti suara rakyat,” ungkapnya. Peninjauan rencana pembangunan gedung DPR bisa dilakukan dengan mengajak pimpinan DPR kembali membicarakannya, bisa juga digelar rapat paripurna lagi.
Audit anggaran gedung
Secara terpisah, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa berkas pembangunan gedung baru DPR tersebut. Hal itu karena, menurut Adi Partogi SS dari OAI, ada indikasi kerugian negara dan mark up (penggelembungan anggaran) dalam proyek itu.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga ada persekongkolan pada proyek gedung baru DPR. Menurut Roy Salam dari Koalisi, ada dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan sejak tahun 2008 terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang tidak bisa dipertanggungjawaban DPR.
Terkait dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan dalam pembangunan itu, Jafar Hafsah setuju jika KPK menelaah kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. ”Terkait dana yang sudah dikeluarkan, DPR siap diperiksa KPK. DPR malah meminta KPK untuk mendampingi dan memberikan pemahaman bagaimana mengelola keuangan yang benar,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, KPK sedang menelaah dana yang dikeluarkan dari total rencana biaya pembangunan gedung baru DPR. Telaah untuk mencari kemungkinan adanya korupsi dalam proses itu.
Menurut Johan, KPK sudah menerima data dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan dana miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung baru DPR. Kebenaran data tersebut sedang dicek. Johan menuturkan, dalam 30 hari ini, telaah KPK akan selesai dan kemudian diberitahukan kepada LSM yang melapor.
Psikolog sosial Bagus Takwin heran dengan sikap DPR yang tetap ngotot meneruskan pembangunan gedung baru. Padahal, sebagian besar rakyat sudah mengkritik dan menolak rencana itu. ”Kenapa DPR ngotot? Jangan-jangan jika rencana itu batal, ada yang tak dapat uang proyek atau komisi?” katanya.
Indonesia Corruption Watch dan Malang Corruption Watch, Sabtu, meminta Presiden mencopot Ketua DPR Marzuki Alie karena tindakannya merugikan Partai Demokrat. Marzuki merupakan kader Partai Demokrat.
sumber : kompas.com
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Mohammad Jafar Hafsah di Jakarta, Sabtu (9/4/2011), mengutarakan, fraksinya akan mendukung jika rakyat menghendaki rencana itu ditinjau atau ditangguhkan sementara.
”Bahkan, jika rakyat ingin gedung baru DPR itu jangan dibangun dengan berbagai pertimbangan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) akan mengikuti suara rakyat. Pembangunan itu bisa ditinjau ulang, ditangguhkan, atau ditunda sampai waktu yang lebih kondusif,” tuturnya.
Padahal, F-PD adalah fraksi pendukung pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,138 triliun itu. Hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menolak pembangunan gedung baru DPR dalam rapat konsultasi pimpinan DPR.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menolak pada Rapat Paripurna DPR (Kompas, 8-9/4/2011). Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja’far menilai pimpinan Dewan tak utuh menyampaikan sikap fraksi. PKB meminta rencana pembangunan gedung DPR tersebut dievaluasi, ditunda dulu.
Kader Demokrat pun meminta pembangunan gedung baru DPR itu setidaknya ditunda, seperti sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, misalnya, meminta pimpinan DPR memerhatikan sinyalemen Presiden, yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang meminta evaluasi, penundaan, bahkan pembatalan pembangunan gedung yang tak patut dan tidak mendesak (Kompas, 8-9/4/2011).
Menurut Jafar Hafsah, F-PD akan lebih dulu berusaha meyakinkan masyarakat akan pentingnya pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja DPR, perbaikan tata kelola kedewanan, dan penguatan kelembagaan. Rencana ini mulai disusun sejak DPR periode 2004-2009, desainnya sudah ada, dan sekarang sedang dalam proses.
”Kami setuju pembangunan gedung baru dengan catatan perlu dibuat lebih efisien,” katanya lagi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi biaya pembangunan. Dahulu dananya direncanakan Rp 1,8 triliun, tetapi beberapa waktu diturunkan menjadi Rp 1,5 triliun, lalu jadi Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun.
”Namun, jika rakyat tetap berkehendak gedung baru itu belum dipandang perlu, kami siap melaksanakan itu. Kami akan ikuti suara rakyat,” ungkapnya. Peninjauan rencana pembangunan gedung DPR bisa dilakukan dengan mengajak pimpinan DPR kembali membicarakannya, bisa juga digelar rapat paripurna lagi.
Audit anggaran gedung
Secara terpisah, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa berkas pembangunan gedung baru DPR tersebut. Hal itu karena, menurut Adi Partogi SS dari OAI, ada indikasi kerugian negara dan mark up (penggelembungan anggaran) dalam proyek itu.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga ada persekongkolan pada proyek gedung baru DPR. Menurut Roy Salam dari Koalisi, ada dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan sejak tahun 2008 terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang tidak bisa dipertanggungjawaban DPR.
Terkait dana sekitar Rp 14 miliar yang dikeluarkan dalam pembangunan itu, Jafar Hafsah setuju jika KPK menelaah kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. ”Terkait dana yang sudah dikeluarkan, DPR siap diperiksa KPK. DPR malah meminta KPK untuk mendampingi dan memberikan pemahaman bagaimana mengelola keuangan yang benar,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, KPK sedang menelaah dana yang dikeluarkan dari total rencana biaya pembangunan gedung baru DPR. Telaah untuk mencari kemungkinan adanya korupsi dalam proses itu.
Menurut Johan, KPK sudah menerima data dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dengan dana miliaran rupiah yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung baru DPR. Kebenaran data tersebut sedang dicek. Johan menuturkan, dalam 30 hari ini, telaah KPK akan selesai dan kemudian diberitahukan kepada LSM yang melapor.
Psikolog sosial Bagus Takwin heran dengan sikap DPR yang tetap ngotot meneruskan pembangunan gedung baru. Padahal, sebagian besar rakyat sudah mengkritik dan menolak rencana itu. ”Kenapa DPR ngotot? Jangan-jangan jika rencana itu batal, ada yang tak dapat uang proyek atau komisi?” katanya.
Indonesia Corruption Watch dan Malang Corruption Watch, Sabtu, meminta Presiden mencopot Ketua DPR Marzuki Alie karena tindakannya merugikan Partai Demokrat. Marzuki merupakan kader Partai Demokrat.
sumber : kompas.com
Jumat, 08 April 2011
Kader PKS Buka Video Porno
Lagi-lagi soal kelakuan wakil rakyat di DPR. Kali ini sungguh tidak terpuji. Ketika DPR sedang sidang paripurna, Jumat siang, si wakil rakyat malah asyik sendiri menonton.
Tontonan si wakil rakyat ini yang bikin geleng-geleng kepala. Fotografer dari Media Indonesia, memotret si politisi sedang menonton film porno! Saat menonton sidang sedang membahas Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan pidato penutupan masa sidang III DPR.
Foto-foto film ini pertama kali dilansir oleh situs Media Indonesia, Jumat. Sang fotografer cukup jeli memerhatikan aksi si anggota dewan dengan gadget mahalnya menonton film tak senonoh.
Otomatis kelakuan anggota dewan membuat para wartawan peliput sidang paripurna gusar. Siapa si anggota dewan itu?
Anggota DPR yang ketahuan menonton film porno saat sidang paripurna adalah Arifinto, anggota Fraksi PKS, dari Komisi V. Arif mengaku dialah orang yang dipotret oleh fotografer Media Indonesia itu.
Arif lantas meminta maaf pada seluruh kader dan simpatisan PKS, serta masyarakat. "Saya mohon maaf atas kejadian ini. Ini sungguh bukan kesengajaan saya. Tapi ini sudah terjadi ya," katanya, Jumat.
Pria kelahiran 23 Juni 1961 ini mengatakan apa yang terjadi sudah takdir. "Yang jelas saya tidak nonton dan saya tidak menikmati adegan-adegan itu. Beberapa detik begitu tahu isinya porno langsung saya matikan dan hapus," kata dia.
Arif adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Purwakarta, KArawang, Bekasi). Di PKS, ia duduk di Komisi Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Pusat PKS.
Arifinto membantah keras bahwa dia dengan sengaja menonton video porno saat sedang bertugas sebagai anggota legislatif. "Tidak ada niat atau kesengajaan untuk menikmati. Mungkin pas saya klik, wartawan melihat," ucap dia.
Mohamad Irfan, fotografer Harian Umum Media Indonesia yang menangkap ulah anggota DPR dari PKS itu mengaku mengambil gambar itu saat sidang riuh oleh walk outnya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra dari sidang. Dua fraksi itu tidak setuju dengan pembangunan gedung yang biayanya melanjit ke Rp 1,16 triliun itu.
Anggota dewan yang asyik menonton video porno itu bernomor 72, berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya Arifinto.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. saat dihubungi, Jumat, 8 April 2011.
Di singung apakah Arifinto pantas diberi sanksi atas perbuatannya itu, Luthfi Hasan menolak menjawab, dia cuma menegaskan bahwa, "Saya tidak ikut memberikan jawaban," ucap Luthfi.
sumber : harian bangsa
Tontonan si wakil rakyat ini yang bikin geleng-geleng kepala. Fotografer dari Media Indonesia, memotret si politisi sedang menonton film porno! Saat menonton sidang sedang membahas Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan pidato penutupan masa sidang III DPR.
Foto-foto film ini pertama kali dilansir oleh situs Media Indonesia, Jumat. Sang fotografer cukup jeli memerhatikan aksi si anggota dewan dengan gadget mahalnya menonton film tak senonoh.
Otomatis kelakuan anggota dewan membuat para wartawan peliput sidang paripurna gusar. Siapa si anggota dewan itu?
Anggota DPR yang ketahuan menonton film porno saat sidang paripurna adalah Arifinto, anggota Fraksi PKS, dari Komisi V. Arif mengaku dialah orang yang dipotret oleh fotografer Media Indonesia itu.
Arif lantas meminta maaf pada seluruh kader dan simpatisan PKS, serta masyarakat. "Saya mohon maaf atas kejadian ini. Ini sungguh bukan kesengajaan saya. Tapi ini sudah terjadi ya," katanya, Jumat.
Pria kelahiran 23 Juni 1961 ini mengatakan apa yang terjadi sudah takdir. "Yang jelas saya tidak nonton dan saya tidak menikmati adegan-adegan itu. Beberapa detik begitu tahu isinya porno langsung saya matikan dan hapus," kata dia.
Arif adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Purwakarta, KArawang, Bekasi). Di PKS, ia duduk di Komisi Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Pusat PKS.
Arifinto membantah keras bahwa dia dengan sengaja menonton video porno saat sedang bertugas sebagai anggota legislatif. "Tidak ada niat atau kesengajaan untuk menikmati. Mungkin pas saya klik, wartawan melihat," ucap dia.
Mohamad Irfan, fotografer Harian Umum Media Indonesia yang menangkap ulah anggota DPR dari PKS itu mengaku mengambil gambar itu saat sidang riuh oleh walk outnya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra dari sidang. Dua fraksi itu tidak setuju dengan pembangunan gedung yang biayanya melanjit ke Rp 1,16 triliun itu.
Anggota dewan yang asyik menonton video porno itu bernomor 72, berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya Arifinto.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. saat dihubungi, Jumat, 8 April 2011.
Di singung apakah Arifinto pantas diberi sanksi atas perbuatannya itu, Luthfi Hasan menolak menjawab, dia cuma menegaskan bahwa, "Saya tidak ikut memberikan jawaban," ucap Luthfi.
sumber : harian bangsa
Rabu, 06 April 2011
Peneliti IPB Teliti Serangan Ulat Bulu
Hama ulat bulu yang menyerang kawasan Probolinggo, Jawa Timur, kini sudah mulai masuk ke fase kepompong dan kupu-kupu. Tak heran jika di Desa Keropak, Kecamatan Bantaran, Selasa (5/4), di sejumlah pepohonan ditemui banyak kupu-kupu.
Serangan hama ulat bulu dalam populasi besar ini menarik perhatian dua orang ahli hama tanaman asal Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Mereka melakukan penelitian untuk mengetahui jenis ulat bulu yang menyerang serta penyebab pasti pesatnya perkembangnya ulat bulu ini.
Kedua penelti mengumpulkan sampel penelitian berupa kepompong dan kupu kupu. Sampel ini akan diteliti lebih lanjut di laboraturium penelitian hama tanaman di IPB.
Dari identifikasi awal profesor sekaligus guru besar ilmu hama tanaman IPB Aunu Rauf menduga ulat bulu yang menyerang di wilayah Probolinggo termasuk jenis baru dari famili dimantrige. Jenis ulat bulu ini biaanya berkembang di pepohonan terutama pohon mangga.
Berdasarkan penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan dua jenis ulat bulu. Hewan yang menyerang wilayah Probolinggo berukuran lebih kecil berwarna abu-abu dengan bulu putih. Sedangkan ulat bulu yang sudah teridentifikasi berukuran lebih besar dan berwarna coklat.
sumber : lipuran6.com
Berdasarkan penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan dua jenis ulat bulu. Hewan yang menyerang wilayah Probolinggo berukuran lebih kecil berwarna abu-abu dengan bulu putih. Sedangkan ulat bulu yang sudah teridentifikasi berukuran lebih besar dan berwarna coklat.
sumber : lipuran6.com
Selasa, 05 April 2011
Jangan Beri Sanksi 'Polisi Menggila'
"Aturan-aturan yang berlaku kami terapkan. (Kami) minta laporan pertanggungjawaban apa sebenarnya motivasi melakukan gerakan itu," kata Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wilson Damanik.
Ulah Norman selaku personel polisi itu, menurut Polda Gorontalo, tidak etis. "Pertama, karena dia menggunakan seragam, dan kedua, dia melakukannya saat sedang bertugas," kata dia.
Pembaca berita pun angkat suara. Sebagian besar, mereka mempertanyakan niat Polda Gorontalo memberikan sanksi karena aksi Norman yang kocak ini.
Salah satu pembaca, Dwi, menulis: mohon pak polisi yang lucu ini jangan diberi sanksi, setidaknya ini malah bagus lho, bisa memperbaiki citra polisi dimata masyarakat.
Sementara pembaca lain, Yotut, menulis: Nih petinggi polisi kurang kerjaan ya. Masak aksi begini kok mau dikasih sanksi. Pikir tuh anggota emang enak jaga berjam-jam di pos. Kalian para petinggi enak ada ruangan AC ,TV,DVD. lengkap hiburan. Mikir Komendan..!
Bahkan, Apip meminta petinggi kepolisian meninjau ulang rencana pemberian sanksi bagi Norman: Polisi juga manusia butuh hiburan. Gerakan badan dan bibirnya pas banget. Pa Norman kreatif. Coba atasan dikaji ulang rencana memberikan sanksi pada Pak Norman.
sumber : www.vivanews.com
Minggu, 03 April 2011
Demi Bertemu Ibu, Dia Berlayar California-Bali Sendirian
DENPASAR - Rob Rama Rambini (52) pria kelahiran Italia, berhasil mewujudkan ambisinya mengarungi lautan bebas dari California AS ke Bali, seorang diri hanya ingin bertemu Kanjeng Ayu Tristutji Kamal, ibunya yang tinggal di Indonesia.
Penghargaan Muri Nomor 4810/R.MURI/IV/2011 diserahkan perwakilan MURI disaksikan Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar di Pelabuhan Serambi Mariana Benoa, Kota Denpasar, Bali, Minggu (3/04/2011).
Dia pun bertutur tentang pengembaraannya yang memang dilakukan sejak usia muda. "Tujuan saya ke Indonesia karena sudah lama tidak bertemu ibu. Itu motivasi saya ke Indonesia," kata Rob Rambini. Ibunda Rob Rambini adalah kerabat Kraton Surakarta, Jawa Tengah.
Sebelumya, Rob Rambini berlayar dari California ke Hawaii, kemudian turun melalui Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Karang Laut, ke Port Moresby, Papua New Guinea. Pria yang hobi fotografi itu meninggalkan Port Moresby, 12 November 2010.
Meski sendirian berlayar tak mengurangi semangatnya hingga ia berhasil masuk melalui perairan Indonesia, lalu mendarat selama sehari di Pulau Tanimbar, Saumlaki, untuk memasok kebutuhan logistik.
Sayangnya saat akan merapat ke Bali, cuaca cukup buruk sehingga harus beberapa kali melakukan pendaratan mendadak, karena kondisi cuaca dan gelombang tinggi.
Kini bersyukur setelah berpetualang selama 30 tahun mencari pengalaman akhirnya tiba dengan selamat di Indonesia bertemu dengan semua kerabatnya yang telah lama berpisah. "Saya tiga bulan di Bali ya untuk jalan-jalan," kata dia soal rencananya setelah bertemu sang ibu.
Tampak ikut menyambut kedatangan Rob Rambini, Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar, General Manager Pelindo III Benoa Iwan Sabatini, Kadis Pariwisata Bali Ida Bagus Kade Subhiksu, Putri Duta Pariwisata Indonesia dan undangan lainnya.
Obama Kecam Pembakaran Kitab Suci
"Penodaan atas setiap naskah suci, termasuk Alquran, adalah sangat tidak toleran dan fanatik," kata Obama dalam pernyataan untuk menghormati mereka yang tewas dalam serangan itu.
"Namun, menyerang dan membunuh orang yang tidak bersalah sebagai pembalasan adalah melampaui batas, dan penghinaan pada kesusilaan dan martabat manusia. Tidak ada agama yang menoleransi pembunuhan dan pemenggalan orang tak bersalah, dan tidak ada pembenaran pada tindakan tidak terhormat dan tercela."
Lebih jauh Obama mengatakan: "Sekaranglah waktunya untuk membangkitkan kemanusiaan bersama bahwa kita berbagi, dan itulah yang ditunjukkan oleh para pekerja AS yang kehilangan jiwa mereka dalam upaya membantu rakyat Afghanistan."
"Namun, menyerang dan membunuh orang yang tidak bersalah sebagai pembalasan adalah melampaui batas, dan penghinaan pada kesusilaan dan martabat manusia. Tidak ada agama yang menoleransi pembunuhan dan pemenggalan orang tak bersalah, dan tidak ada pembenaran pada tindakan tidak terhormat dan tercela."
Lebih jauh Obama mengatakan: "Sekaranglah waktunya untuk membangkitkan kemanusiaan bersama bahwa kita berbagi, dan itulah yang ditunjukkan oleh para pekerja AS yang kehilangan jiwa mereka dalam upaya membantu rakyat Afghanistan."
Kambing Berjalan Layaknya Manusia
| SEEKOR kambing di Provinsi Liaoning, China, terlahir tanpa memiliki dua kaki belakang. Kambing berusia tiga bulan yang dinamakan Yang Yang itu seketika menjadi perbincangan warga sekitar ketika Lv Shanlu sang pemilik, mendapati Yang Yang berjalan menggunakan kedua kaki depannya. Bahkan, Lv mengungkapkan bahwa Yang Yang dapat berlari-lari mengitari pekarangannya dengan kedua kaki depannya. Awalnya, dia meragukan kambing kecilnya akan bertahan hidup ketika ia dilahirkan tanpa kaki belakang. "Dia mencoba untuk berdiri, tetapi setelah banyak mencoba, ia gagal dan hanya bisa berbaring di tanah," ujar Lv. "Saya dan istri bekerja keras untuk menjaganya, saya bergantian membawa dia kepada ibunya untuk disusui, seraya berharap dia bisa bertahan hidup. Dan tampaknya ia berkemauan keras untuk itu," imbuhnya. Cao Yulan, istri Lv, mengatakan bahwa sangat sedih ketika pada awalnya melihat Yang Yang mencoba untuk berdiri, namun selalu terjatuh. Tetapi Yang Yang selalu berusaha mencoba berulang kali. Yulan kadang tidak sanggup menyaksikan hal tersebut. Akhirnya, Lv memutuskan untuk menolong Yang Yang dengan melatihnya berjalan dengan dua kaki depannya. Setiap hari, Lv membantu Yang Yang berdiri dan mengajak ia mengitari pekarangan. Dalam waktu sebulan, akhirnya Yang Yang dapat berdiri, berjalan bahkan berlari dengan kedua kaki depannya, tanpa bantuan dari Lv. "Kini Yang Yang setiap hari sudah dapat berdiri dan berjalan menggunakan kedua kakinya, layaknya seorang manusia," jelas Lv. "Selama 61 tahun saya hidup, baru kali saya menyaksikan keajaiban seperti ini," imbuhnya. |
Kemelut Sepak bola Indonesi
Praktis seluruh energi lahir-batin bangsa Indonesia sedang habis-habisan dicurahkan untuk urusan sepak bola. Sayang, urusannya bukan benar-benar menyepak bola, melainkan malah sekadar saling sepak-menyepak dalam urusan organisasi sepak bola. Lembaga sepak bola di Indonesia yang disebut PSSI mendadak menjadi paling dipermasalahkan atau minimal paling diberitakan di Indonesia. Kendati masyarakat luar negeri tidak peduli sebab memang cuma bangsa Indonesia yang berkepentingan mengurusi organisasi sepak bola di dalam negerinya sendiri.
PSSI memang layak dipermasalahkan karena rapor bangsa Indonesia di bidang sepak bola tidak terlalu membanggakan seperti Brasil yang tidak pernah absen pada kejuaraan dunia sepak bola. Brasil bahkan lima kali menjadi juara dunia dari lima belas kali kejuaraan dunia. Indonesia tidak pernah lolos babak prakualifikasi sambil hanya berjaya di pertandingan sepak bola yang tidak melibatkan kesebelasan bangsa asing seperti di PON. Meski begitu, semangat bangsa Indonesia dalam bersepak bola tetap berkobar-kobar! Pasti ada sesuatu yang keliru. Kendati prestasi sangat buruk, sepak bola terbukti tetap menjadi olahraga paling populer di Indonesia, bahkan mengungguli bulutangkis yang membuat Indonesia cukup sering menjadi juara dunia.
Akibat massa penggemar berlimpah, jumlah duit yang dihamburkan untuk ”membina” sepak bola juga berlimpah jauh lebih besar ketimbang bulutangkis! Maka sepak bola juga menjadi sasaran utama kaum politisi maupun kaum bisnis. Dengan potensi perjudian ilegalnya, sepak bola memiliki potensi duit sakti mandraguna di Indonesia. Andaikata perjudian sepak bola dilegalkan, negara akan memperoleh sumber pajak bukan alang kepalang. Namun, niscaya ada pihak-pihak yang lebih senang apabila perjudian sepak bola tetap ilegal seperti Al Capone yang berjaya di masa minuman keras ilegal di Amerika Serikat.
Akibat potensi politik dan ekonomi yang memang luar biasa ampuh, jabatan Ketua Umum PSSI menjadi salah satu jabatan paling didambakan di Indonesia. Banyak yang lebih memilih menjadi Ketua Umum PSSI ketimbang Presiden RI! Akibat didambakan, jabatan Ketua Umum PSSI menjadi rebutan. Yang sudah menjadi ketua umum bertahan mati-matian untuk tetap menjadi Ketua Umum PSSI didukung mereka yang ikut diuntungkan. Sementara yang belum menjadi Ketua Umum PSSI juga mati-matian ingin menjadi ketua umum didukung oleh mereka yang ingin ikut diuntungkan dari mengurusi sepak bola. Begitu sengit persaingan sehingga masa lalu kriminal pun tidak menjadi halangan untuk mencalonkan diri, bahkan bisa benar-benar terpilih menjadi Ketua Umum PSSI.
Seorang calon yang dianggap paling tepat untuk menjadi Ketua Umum PSSI adalah tidak kurang dari mantan wakil presiden merangkap mantan ketua umum parpol besar yang kebetulan juga pengusaha sukses, Jusuf Kalla (JK). Namun, mungkin akibat sudah menjadi Ketua Umum PMI dan tidak mau mencari masalah di masa usia senja, Jusuf Kalla menolak. Secara spontan JK menyatakan bahwa calon yang paling tepat untuk menjadi Ketua Umum PSSI adalah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Saran JK sebenarnya rasional sekaligus profesional, mengingat Sutiyoso sudah memiliki pengalaman sukses memimpin organisasi olahraga termasuk sepak bola, memiliki kemampuan leadership militer yang tegas sudah teruji badai topan tata laksana ibu kota Republik Indonesia.
Kini Sutiyoso juga cukup punya waktu leluasa untuk konsentrasi fokus mengurus sepak bola. Memang saran JK tepat dan benar, namun masalahnya kini bergantung Bang Yos mau atau tidak mengorbankan masa tenteram menikmati hari tua untuk mengurusi sepak bola Indonesia nan sarat kemelut deru campur debu bepercik keringat, air mata, dan darah!
Langganan:
Postingan (Atom)
